Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

TEFA, Oswalda E. (2019) Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (310kB)
	Text BAB I.pdf Download (263kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text BAB VI.pdf Download (100kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaiaan prosedur pengelolaan keuangan desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ? untuk menjawab persoalaan tersebut, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa: data primer, data sekunder, dan data kualitatif. Data-data tersebut diolah menggunakan metode kuantiatif yaitu dengan cara mengumpulkan data mengenai pengelolaan keuangan Desa Oelnasi lalu melakukan evaluasi dan menarik suatu kesimpulan mengenai penerapan pengelolaan keuangan Desa Oelnasi berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah melihat pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa Oelnasi yang meliputi: 1) Perencanaan RPJMDes, RKPDes, APBDes dan RAB. 2) pelaksanaan penerimaan pendapatan desa berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 3) Penatausahaa yang dilakukan oleh Bendahara Desa Oelnasi terhadap transaksi-transaksi yang terjadi selama proses pelaksanaan realisasi anggaran. 3) Laporan pelaksanaan APBDes. 4) Laporan Pertanggungjawaban APBDes. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Oelnasi belum sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, karena SPP yang diajukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dilakukan setelah pengadaan barang/jasa. Pada tahap penatausahaan, terjadi keterlambatan penyampaiaan laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan setiap bulan kepada kepala desa. Dalam tahap pelaporan, laporan realisasi tahap I dan II juga disampaikan terlambat. Selain itu, Bendahara Desa Oelnasi tidak menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dan tidak ada media informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ketidak patuhan pengelolaan keuangan Desa Oelnasi terjadi karena minimnya kemampuan SDM, kurangnya pelatihan dan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan di Desa Oelnasi serta pengalokasian beban kerja yang tidak seimbang. Saran yang dianjurkan, untuk Pemerintah Desa Oelnasi agar melengkapi dokumen yang masih belum dikerjakan, dalam setiap tahapan pengelolaan laporan keuangan seperti yang yang tercantum dalam Permendagri No.113 Tahun 2014, sehingga dapat menghasilkan suatu bentuk laporan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemerinth Desa Oelnasi khususnya penanggungjawab pembuat laporan keuangan desa sebaiknya sering mengikuti latihan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan oleh Kementrian Desa 1 (satu) kali setiap tahun anggaran untuk lebih memahami proses pengelolaan laporan keuangan di Desa Oelnasi.

Actions (login required)

View Item