Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa Di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur

DAUD, Servasius (2018) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa Di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Diploma thesis, Unika Widya Mandira.

[img] Text
cover.pdf

Download (382kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (85kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (141kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (93kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (287kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (561kB)
[img] Text
BAB VI.pdf

Download (121kB)

Abstract

Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penetapan peraturan desa di desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penetapan peraturan desa di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong kabupaten Manggarai Timur. Untuk menjelaskan tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, maka kerangka teorinya menggunakan konsep-konsep yang dianggap cocok yaitu (1) konsep peran, (2) konsep demokrasi, (3) Badan Permusyawaratan Desa, dan (4) Peraturan Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling, berdasarkan teknik sampling tersebut maka responden yang ditentukan sebanyak 15 orang. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama yaitu : (1) Fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dengan indikator utamanya meliputi mengusulkan rancangan peraturan desa, merancang peraturan desa, membahas rancangan peraturan desa, dan menetapkan peraturan desa. Dan (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan indikator utamanya meliputi adanya musrenbang yang dibuat di tingkat desa dan di tingkat dusun dalam rangka menampung dan mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat , serta indikator menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rapat forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama; Dalam aspek Fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Benteng Raja belum menjalankan fungsinya dengan baik mulai dari menyusun rancangan peraturan desa, membahas rancangan peraturan desa, dan menetapkan peraturan desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya koordinasi antara lembaga BPD dan Pemerintah Desa, pendidikan yang mencukupi tidak serta merta bisa melaksanakan tugas sebagai lembaga yang membuat Perdes dengan baik , dan sarana dan prasarana penunjang yang kurang mendukung kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua; dalam aspek fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaran Desa (BPD) Benteng Raja sudah menjalankan fungsinya dengan cukup baik,hal ini dapat dilihat dari kegiatan musrenbang yang diadakan rutin di desa Benteng Raja yang digunakan BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga aspirasi masyarakat tersebut diperjuangkan BPD dalam rapat bersama Pemerintah Desa. Akan tetapi semua usulan yang diperjuangkan BPD tidak serta merta direalisasikan, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor: (a) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Benteng Raja kurang mengadakan rapat sehingga aspirasi masyarakat tidak bisa dikoordinasikan dengan baik oleh BPD kepada Pemerintah Desa; (b) Pemahaman Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Benteng Raja pada fungsi mereka kurang; (c) kurangnya sinergi antara Pemerintah Desa dengan BPD sehingga informasi tentang tata kelola pemerintah desa tidak berjalan dengan transparan. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: pertama; Pemerintah Desa perlu bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaran pemerintah desa misalnya melibatkan pihak BPD dalam proses penetapan Peraturan Desa, dan juga adanya transparansi dalam setiap aspek. Pemerintah Desa juga harus menyiapkan/membangun sarana dan prasarana yang bisa menunjang kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa. Kedua; perlunya pelatihan maupun pendidikan yang diadakan oleh pemerintah Kecamatan maupun dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas dari anggota BPD. Ketiga; Badan Permusyawaran Desa dan Kepala Desa harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat yang senantiasa selalu hadir dan pro aktif terhadap setiap kebutuhan masyarakat, sehingga terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial dalam segala aspek kehidupan masyarakat, dan juga BPD harus menempatkan diri sebagai lembaga yang bisa mengawasi kinerja Pemerintah Desa. Keempat; BPD harus sering melakukan kordinasi dalam bentuk rapat internal untuk membahas situasi-situasi yang terjadi di desa, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama yang dihasilkan berdasarkan musyawarah mufakat, bukan keputusan yang bergantung pada ketua Badan Permusyawaratan Desa atau sebagian anggota Badan Permusyawaran Desa .

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Peranaan Badan Permusyawaran Desa(BPD),Peraturan Desa (Perdes)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Andreas M. Pati
Date Deposited: 17 Dec 2019 00:39
Last Modified: 17 Dec 2019 00:39
URI: http://repository.unwira.ac.id/id/eprint/1038

Actions (login required)

View Item View Item