Status Hukum Putusan Praperadilan Perkara Nomor 1/PID.PRAP/2017/PN.KFM

BRIA, Sonya Maria Amaral (2018) Status Hukum Putusan Praperadilan Perkara Nomor 1/PID.PRAP/2017/PN.KFM. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (951kB)
	Text BAB I.pdf Download (406kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (800kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text BAB IV.pdf Download (211kB)

Abstract

Dalam Perkara dengan No. 1/Prap/2017/PN/Kfm, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan TTU telah menetapkan tersangka atas nama Willibrodus Sonbay Cs, dalam paket pekerjaan peningkatan ruas jalan Kefamenanu-Nuppo. Salah satu bukti surat yang ditemukan oleh penyidik kejaksaan yang dianggap merugikan keuangan negara adalah berupa penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dari Politeknik Kupang (atas permintaan Jaksa). Menanggapi penetapan tersangka tersebut, para tersangka yang diwakili kuasa hukumnya mengajukan praperadilan dan mulai disidangkan pada tanggal 19 April 2017 di Pengadilan Negeri Kefamenanu. Pada tanggal tersebut tim dari kejati TTU telah melimpahkan perkara yang sama ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dengan No. Register perkara 24/Pid.sus-TPK/2017/PN.Kpg. Dan kemudian No. perkara yang baru tersebut mulai disidangkan pada tanggal 25 April 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang. Bersamaan dengan persidangan pokok perkara di Pengadian Tindak Pidana Korupsi di Kupang, Pengadilan Negeri Kefamenanu juga melaksanakan sidang praperadilan dan diputuskan pada tanggal 27 yang mengabulkan permintaan para pemohon. Melihat pada putusan praperadilan di Kefamenanu dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kelas 1 A Kupang, dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 102, maka telah terjadi kesalahan dalam putusan gugatan praperadilan yang diajukan termohon. Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian tentang bagaimana status hukum putusan praperadilan dalam perkara No. 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm ”. Metode penilitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis serta pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan praperadilan atas perkara tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 102 yang mengatur tentang gugurnya praperadilan apabila pokok perkara telah diperiksa oleh hakim Pengadilan Negeri.

Actions (login required)

View Item