Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Penahanan Dari Tahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota (Studi Kasus Pada Perkara No 12/Pid.Sus/2017/Pn.Kpg)

MALI, Bernadinus (2018) Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Penahanan Dari Tahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota (Studi Kasus Pada Perkara No 12/Pid.Sus/2017/Pn.Kpg). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (639kB)
	Text BAB I.pdf Download (511kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (654kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	Text BAB V.pdf Download (235kB)

Abstract

Upaya paksa dalam hukum acara pidana Indoensia adalah suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum dalam menunjang keberlangsungan acara pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam keadaan demikian, tindakan upaya paksa yang dilakukan tidak serta merta mengesampingkan nilai nilai kemanusiaan sebab hal itu adalah hak Tersangka atau Terdakwa yang menjalankan upaya paksa tersebut. Adapun upaya-upaya paksa dalam hukum acara pidana yang diharapkan tetap memperhatikan hak hak Tersangka atau Terdakwa adalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan. Terhadap hal ini Penulis melakuan penelitian terhadap persoalan penahanan dan pengalihan jenis penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi Tahanan Kota pada perkara No 12/Pid.Sus/2017/PN.Kpg atas nama Terdakwa Diana Aman alias Mam Dian alian Diana Chia, dengan rumusan masalahnya adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan penetepan pengalihan penahanan dan dampak dari tindakan hukum tersebut. Penelitian ini dilakukan di pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dengan pendekatan empirik yang menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para sarjana, putusan pengadilan, studi kepustakaan, membaca literatur yang relevan dan berhubungan langsung dalam objek penelitian untuk dijadikan sebagai landasan teoritis. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggabungkan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penasehat Hukum Diana Aman dan Pegiat anti Trafficking di Nusa Tenggara Timur. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah; Pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan pengalihan penahanan cacat sejak awal dikeluarkannya hal ini dapat dilihat bahwa dalam penetapannya tidak disebutkan dengan jelas tempat tinggal yang bersangkutan, nama penjamin tidak disertakan juga pemberian restitusi disamakan dengan jaminan pengalihan penahanan, dan hal ini diyakini sebagai ruang tidak tercapainya beberapa asas dalam hukum acara pidana seperti asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan juga asas kepastian hukum yang diyakini sebagai dampak yuridis dari persoalana ini, Kemudian seluruh hasil penelitian dan data yang ada ditinjau dan dikaji secara empirik yang akhirnya merujuk pada kesimpulan bahwa pengalihan penahanan dipaksakan sehingga penetapan pengalihan terlihat cacat sehingga disarankan agar kedepan jika hal serupa terjadi diupayakan untuk dipikirkan konsekuensi hukumnya juga untuk persoalan pengalihan penahanan karena pengawasannya terlihat sulit maka diperlukan kerja sama dari pihak rutan, Pihak yang melakukan pengawasan berkerja sama dengan Kepala Desa/RT/RW setempat utuk turut mengawasi, juga diperlukan penegasan mengenai tempat tinggal dalam pembaharuan KUHAP .

Actions (login required)

View Item