Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2016

JEDO, Stefania Yuliani D. (2018) Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2016. Diploma thesis, Unika Widya Mandira.

	Text Abstrak.pdf Download (823kB)
	Text BAB I.pdf Download (116kB)
	Text BAB II.pdf Download (185kB)
	Text BAB III.pdf Download (95kB)
	Text BAB IV.pdf Download (172kB)
	Text BAB V.pdf Download (169kB)
	Text BAB VI.pdf Download (115kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pengelolaan asset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2016?(2) Bagaimana upaya-upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam menindaklanjuti hasil temuan tersebut? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui hasil temuan BPK RI terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2016 dan (2) untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:Pertama; Pada tahun 2014 aset tetap pada DPPO, Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Kupang belum diinventarisasi dan belum tercatat dalam KIB, KIR serta labelisasi/pengkodean belum dibuat. Pada tahun anggaran 2015 terdapat aset tetap tanah milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat, aset tetap yang belum disajikan dengan nilai wajar, peralatan dan mesin berupa sepeda motor dan mobil yang dibawa pensiunan dan pegawai mutasi, serta belum menyajikan aset yang dihasilkan dari pengeluaran dan BOS. Dan pada tahun anggaran 2016 belum menyajikan aset tetap yang dihasilkan dari pengeluaran dana BOS dan JKN Kapitasi, serta Peralatan dan mesin berupa sepeda motor dan mobil yang dibawa pensiun dan pegawai mutasi. Kedua; Upaya- upaya yangdilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam menindak lanjuti hasi temuan BPK RI, yaitu: mengeluarkan edaran untuk mengingatkan masing- masing SKPD untuk menginventarisir kembali aset tetap, melakukan penelurusan terhadap tanah milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat, melakukan pelatihan tenaga ASN melalui bimtek penilaian barang, melakukan penetiban aset tetap milik Pemerintah Daerah, melakukan pembekalan melalui bimtek NJOP. Oleh karena itu disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang agar setiap SKPD mengambil langkah konkret menginventarisir aset tetap sehingga pencatatan KIB,KIR dan labelisasi/pengkodean dapat terlaksana dengan baik, BPKAD melakukan pemutihan terhadap aset yang dibawa pensiunan dan pegawai mutasi, berkoordinasi dengan BPN untuk pembuatan sertifikat, BPKD segera menetapkan NJOP dengan nilai wajar, dan BPKD menyelenggarakan pelatihan secara berkala bagi bendahara barang disetiap SKPD.

Actions (login required)

View Item