Implementasi Pemberian Upah Minimum Kota (UMK) Oleh Perusahaan Di Kota Kupang

DIAZ, Yohana Maria Vianey Monalisa (2023) Implementasi Pemberian Upah Minimum Kota (UMK) Oleh Perusahaan Di Kota Kupang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (470kB)
	Text BAB I.pdf Download (585kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (694kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (752kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Download (128kB)

Abstract

Upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjungan bagi pekerja/buruh atas suatu perjanjian dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah mengenai Implementasi Pemberian Upah Minimum Kota Kupang. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 404/KEP/HK/2021 bahwa Upah Minimum Kota Kupang tahun 2022 adalah Rp 2.039.500. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Pemberian Upah Minimum Kota oleh Perusahaan di Kota Kupang dan Apa hambatan dalam Implementasi pemberian Upah Minimum Kota oleh Perusahaan di Kota Kupang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemberian upah dan hambatan dalam implementasi pemberian Upah Minimum Kota Kupang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis dan pendekatan Perundang-Undangan. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan Implementasi pemberian Upah Minimum Kota oleh perusahaan di Kota Kupang, berdasarkan data-data yang diperoleh, belum diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat 8 Perusahaan belum memberikan upah sesuai UMK. 8 Perusahaan tersebut adalah Perusahaan Paradise travel, perusahaan Dealer Honda Wahana, Supermarket Cemara Indah, UD Gunung baja, Perum Damri, PT Flobamora Mall, Miko Mart, dan UD Himalaya Indah. Hambatan dalam Implementasi pemberian Upah Minimum Kota oleh perusahaan adalah pendapatan perusahaan yang tidak mencukupi untuk memberikan upah kepada pekerja sesuai UMK Kota Kupang tahun 2022, daya beli menurun, serta sejak adanya covid-19 yang berkepanjangan sehingga berpengaruh pada pendapatan setiap perusahaan yang sangat berpengaruh pada Upah pekerja. Karena upah pekerja yang diberikan oleh perusahaan disesuaikan dengan Laba Perusahaan. Dengan demikian, sebagaimana teori pertanggungjawaban dan teori perlindungan hukum, kondisi ini menggambarkan bahwa perlindungan hukum yang didapat oleh pekerja tidak berjalan maksimal karena dalam pelaksanaannya UU Cipta Kerja yang menjelasakan tentang Upah serta peraturan Gubernur NTT tentang upah Minimum Kota Kupang tersebut tidak dapat dilaksankan oleh sebagian perusahaan di Kota Kupang. Hal ini berarti perusahaan belum memberikan perlindungan hukum atas hak-hak pekerjanya. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pemberian upah minimum Kota Kupang belum diimplementasikan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dalam hasil penelitian masih terdapat perusahaan yang belum memberikan upah kepada pekerja sesuai UMK. Hambatan dalam implementasi tersebut adalah laba perusahaan yang tidak menentu serta Covid-19 yang sangat berdampak terhadap laba perusahaan. Oleh karena itu, harus ada sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai UMK. Dan bagi perusahaan yang belum memberikan upah sesuai UMK, diharapkan agar dapat memberikan upah kepada pekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Actions (login required)

View Item