Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tabrak Lari Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota

NUN, Katarina (2023) Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tabrak Lari Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (697kB)
	Text BAB I.pdf Download (585kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (721kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (694kB)
	Text BAB V.pdf Download (316kB)

Abstract

Seiring terus bertambahnya kendaraan dan pengguna jalan, serta minimnya kesadaran dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas, ditambah kondisi jalan yang rusak menjadi faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan di mana pengemudi kendaraan secara sengaja meninggalkan tempat kejadian, tidak membantu korban dan tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab yang dapat meningkatkan resiko kefatalan bagi korban karena keterlambatan korban mendapatkan pertolongan medis. Jenis penelitian atau tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Proses penyelesaian perkara kasus tindak pidana tabrak lari oleh penyidik Kepolisian Resort Kupang Kota pada kurun waktu 2020-2021, jika dicermati dari total 60 kasus yang terjad, hanya 4 kasus yang disidik dan diteruskan kepenuntutan P21 (Pemberitahuan Bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap) hingga dilimpahkan kepengadilan, Dari 4 kasus tersebut, 3 kasus merupakan kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia dan 1 kasus menyebabkan korban mengalami luka berat dan kerusakan kendaraan. Sedangkan 56 kasus lainnya dihentikan dengan dasar SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Dasar penghentian 56 kasus tindak pidana tabrak lari adalah Pasal 109 KUHP dikarenakan tidak cukup bukti dan atau tidak ada saksi, maka berdasarkan 4 kasus tersebut peneliti hanya meneliti 3 kasus sebagai bahan acuan dalam penelitian karena merupakan kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam hal ini peneliti menggunakan Pasal 231 UULLAJ sebagai acuan untuk melihat kewajiban pengemudi kendaraan bermotor ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, akan tetapi berdasarkan tiga kasus tersebut diketahui bahwa pengemudi yang terlibat kecelakaan bermotor tidak melakukan sebagaimana kewajibannya yang telah diatur didalam Pasal 231, maka berdasarkan Pasal 312 UULLAJ akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan karena kelalain dari pelaku tabrak lari, maka pelaku dipidana dengan ancaman hukuman penjara berdasarkan Pasal 310 ayat (4). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku tabrak lari pengendara kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian diancam dan dipidana dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan berdasarkan putusan pengadilan atas ketiga kasus tabrak lari diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada kepada pelaku tabrak lari sudah sesuai dan didasarkan pada ketentuan mengenai tabrak lari yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Saran dari penulis, diharapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tabrak lari yang karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia tidak hanya sebatas pidana penjara, akan tetapi pelaku harus membayar biaya pengobatan dan biaya pemakaman bagi korban yang meninggal dunia.

Actions (login required)

View Item