Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Narapidana Bebas Bersyarat oleh Jaksa Pengawas di Kejaksaan Negeri Kota Kupang

PASSAR, Marya Genoveva Norma (2019) Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Narapidana Bebas Bersyarat oleh Jaksa Pengawas di Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (314kB)
	Text BAB I.pdf Download (252kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB)
	Text BAB V.pdf Download (166kB)

Abstract

Pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Narapidana yang telah memperoleh keputusan bebas bersyarat tidak lagi berada di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan berada di luar lapas, sehingga diperlukan pengawasan yang sesuai dengan aturan untuk mencegah terjadinya suatu pengulangan tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyebutkan bahwa kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat. Dengan jumlah narapidana yang cukup banyak, berdasarkan data awal yang diperoleh penulis, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang peran jaksa pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat di kejaksaan negeri kota kupang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat di Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Metode pendekatan sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan responden, studi pustaka, observasi lapangan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat di kejaksaan negeri kota kupang, belum sepenuhnya dijalankan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang ada di kejaksaan negeri kota kupang, membuat jaksa dalam melakukan pengawasan lebih bersifat pasif.

Actions (login required)

View Item