Relasi Kuasa Kepala Desa Dengan Bpd Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi Kasus Di Desa Faturika Kecamatan Rai Manuk Kebupaten Belu)

KIIK, Antonius (2019) Relasi Kuasa Kepala Desa Dengan Bpd Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi Kasus Di Desa Faturika Kecamatan Rai Manuk Kebupaten Belu). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (828kB)
	Text BAB I.pdf Download (103kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	Text BAB VI.pdf Download (92kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “RELASI KUASA KEPALA DESA DENGAN BPD DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA”( Studi Kasus Di Desa Faturika Kecamatan Rai Manuk Kabupaten Belu). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana Relasi Kuasa Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Desa Faturika Kecamatan Rai Manuk Kabupaten Belu. Teori yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah Teori Kekuasaan dan Relasi Kuasa antaranya Relasi Kuasa yang bersifat Dominatif, Relasi Kuasa yang bersifat Kolutif, Relasi Kuasa yang bersifat Konfliktual, dan Relasi Kuasa yang bersifat Kemitraan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sumber data primer adalah para informan sedangkan data sekunder adalah dokumen – dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, tahap penarikan kesimpulan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1). Relasi Kuasa yang bersifat Dominatifdisimpulkan bahwaKepala Desa di Desa Faturika sangat Dominatif dalam menetapkan program pembangunan sehingga banyak program yang diberikan tidak tepat sasaran dan dianggap tidak adil. Dampaknya masyarakat menjadi kecewa dan malas untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini dapat dilihat dari belum adanya pendekatan yang dilakukan BPD untuk memeriksa laporan keterangan mengenai kinerja Kepala Desa. 2). Relasi Kuasa yang bersifat Kolutif disimpulkan bahwaKepala Desa di Desa Faturika dan beberapa orang BPD yang diindikasikan berasal dari kelompok pro/pendukung Kepala Desa sama – sama berkolusi dalam pengelolaan Kekayaan milik desa.Hal ini menyebabkan fungsi BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa menjadi mudah untuk dimobilisasi karena BPD tidak memiliki pendirian sebagai lembaga perwakilan masyarakat. 3). Relasi Kuasa yang bersifat Konfliktualdapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat dalam musyawarah desa merupakan satu kesatuan yang dianggap wajar karena dari perbedaan pendapat tersebut dapat melahirkan suatu solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di desa. 4). Relasi kuasa yang bersifat Kemitraan disimpulkan bahwa: antara kepala desa dengan BPD tidak saling bermitra. Hal ini dapat dilihat dari tindakan kepala desa yang tidak melibatkan BPD dalam pembahasan peraturan desa tentang RAPBDes dan RKPBDes. Berdasarkan kesimpulan diatas maka di sarankan agar: 1). Perlu adanya partisipasi dari masyarakat dan BPD dalam proses perencanaan hingga implementasi perogram pembangunan. 2). Perlu adanya pelatihan maupun pembinaan kepada BPD tentang tugas dan fungsi dari BPD. 3).Perlu adanya sikap netral antara kepala desa dengan BPD. 4). Perlu adanya mitra kerja yang baik antara kepala desa dengan BPD.

Actions (login required)

View Item