Analisis Pengelolaan Belanja Hibah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020

NDELU, Ambrosia Yuliana (2023) Analisis Pengelolaan Belanja Hibah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (855kB)
	Text BAB I.pdf Download (327kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (467kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	Text BAB VI.pdf Download (301kB)

Abstract

Ambrosia Yuliana Ndelu, NIM 33118201 dengan judul skripsi “Analisis Pengelolaan Belanja Hibah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020”. Dibawah bimbingan Ibu Rere Paulina Bibiana, SE, M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Maria Goreti Malut, SE.,MM sebagai pembimbing II. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengelolaan Belanja Hibah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020? (2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pengelolaan Belanja Hibah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020? Tujuan Penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui prosedur pengelolaan belanja hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dan (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi proses dalam pengelolaan belanja hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020. Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya diolah melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan pada penelitian ini terdiri dari Pengelola Belanja Hibah. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditemukan bahwa : (1) Proses pengelolaan Belanja Hibah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020 terdiri dari permohonan mangajukan secara tertulis kepada Gubernur; Gubernur mendisposisi kepada SKPD terkait; SKPD teknis terkait membuat rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD; TAPD membahas dan menetapkan alokasi anggaran hibah; dibuat Surat Keputusan Gubernur untuk menetapkan nama-nama penerima hibah; dibuatkan NPHD sebagai dasar pencairan bantuan; penerima bantuan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. (2) Kendala pada proses pengelolaan Belanja Hibah yaitu dimulai dari proses Perencanaan yaitu anggran yang tersedia untuk belanja hibah belum bisa mencukupi semua proposal yang diajukan, permohonan yang disampaikan dari penerima hibah sering tidak sesuai dengan standar permohonan, calon penerima hibah tidak melengkapi proposal yang diminta hingga membuat pencairan tertunda, Proses Pelaksanaan masih ada yang tidak merealisasikan anggaran yang diberikan oleh pemerintah secara penuh dan Proses Pelaporan dan Petanggungjawaban ada yang melaporkan LPJ lewat dari tanggal yang sudah ditetapkan serta tidak melengkapi berkas-berkas yang diminta. Dari hasil penelitian dapat sisarankan: 1) SKPD diharapkan lebih selektif dalam melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan yang diajukan 2) TAPD diharapkan agar dapat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan Belanja Hibah 3) Pengelola diharapkan agar dapat bekerja dengan baik dan benar dengan penuh rasa tanggungjawab.

Actions (login required)

View Item