Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tuapukan Tahun 2018-2020

FREITAS, Egas Mira (2023) Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tuapukan Tahun 2018-2020. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (702kB)
	Text BAB I.pdf Download (116kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text BAB VI.pdf Download (17kB)

Abstract

Egas Mira Freitas NIM 33117139, dengan judul skripsi: Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tuapukan Tahun 2018-2020. Dibawah bimbingan Bapak Kornelius K. Kroon, SE,MM selaku Pembimbing I dan Bapak Leopold M. T. Dawu, SE., MM selaku pembimbing II. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan desa Tuapukan tahun 2018-2020 berdasarkan Permedagri No 20 Tahun 2018? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa Tuapukan Tahun 2018-2020, menurut Permendagri No 20 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan pada Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas 2 jenis yaitu data menurut sumber terdiri dari data primer dan data sekunder. Jenis data menurut sifat yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiaan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa secara umum belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Tuapukan sudah berjalan baik dimana prosedur-prosedur penyusunan APBDes dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Tahap pelaksanaan secara umum sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun terdapat 1 tahapan yang tidak sesuai yaitu pengajuan SPP dilakukan sebelum diterima barang dan jasa. Tahap penatausahaan pengelolaan dana desa belum berjalan dengan baik karena bendahara desa masih terlambat dalam menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap bulan dan Bendahara Desa tidak mencatat penerimaan dana desa sebagai bagian dari pendapatan transfer Desa dalam buku kas umum. Pada tahap pelaporan, pemerintah Desa Tuapukan telah mematuhi peraturan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tahap pertanggungjawaban belum berjalan dengan baik dimana Pemerintah Desa Tuapukan tidak mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat. Saran dari hasil penelitian ini adalah (1) Kepada Bendahara Desa untuk meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan keuangan dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur pelaksanaan seperti pengajuan SPP yang dilaksanakan setelah pengadaan barang/jasa. (2) Kepada Bendahara Desa Tuapukan, sebaiknya melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa tepat pada tanggal yang telah ditetapkan sehingga terhindar dari sanksi yang berpengaruh pada kegiatan operasional Desa. (3) Kepada Pemerintah Desa Tuapukan, agar lebih kompeten dan proesional dengan cara sering mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diadakan oleh kementrian Desa 1 (satu) kali setiap tahun anggaran.

Actions (login required)

View Item