Pelaksanaan Pemberian Relaksasi Kredit Bagi UMKM Oleh BPR Christa Jaya Kupang Pasca Berlakunya POJK No. 11 Tahun 2020

TANAN, Robertho Hardinansa (2023) Pelaksanaan Pemberian Relaksasi Kredit Bagi UMKM Oleh BPR Christa Jaya Kupang Pasca Berlakunya POJK No. 11 Tahun 2020. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTARK.pdf Download (437kB)
	Text BAB I.pdf Download (287kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (62kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (661kB)
	Text BAB V.pdf Download (53kB)

Abstract

Salah satu yang menjadi perhatian pada saat ini ialah kredit macet yang disebabkan adanya Corona Virus Disease 2019 karena dengan adanya wabah virus corona ini yang telah ditetapkan sebagai pandemi dan bencana non alam nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Oleb sebab itu terjadilah kredit yang kurang lancar oleh debitur UMKM yang dimana UMKM yang melakukan pinjaman berupa kredit modal kerja mengalami kesulitan dalam membayar cicilan modal kerjanya pada BPR Christa jaya Kupang sehingga dari pada itu pemerintah mengeluarkan POJK No.11/03/2020 guna untuk membantu menjawab permasalahan yang ada dari debitur UMKM pada masa pandemi tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang timbul yaitu: bagaimana pelaksanaan pemberian relaksasi kredit bagI UMKM oleh BPR Christa Jaya Perdana Kupang Pasca berlakunya POJK No.48/03/2020 perubahan atas POJK No.11/03/2020 dengan tujuan mengetahui pelaksanaan pemberian relaksasi kredit tersebut. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perudang-undangan, sehingga data yang digunakan penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data diperoleh dari penelaah terhadap Perundang-undangan dan regulasi, maka data disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian relaksasi tersebut tidak semua debitur UMKM mendapat relaksasi kredit. 75 orang dari 100 orang debitur tidak menerima relaksasi dan 25 orang debitur UMKM menerima restruturisasi kredit dikarenakan bank melihat dari berbagai faktor dari kemampuan debiturnya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa relaksasi tersebut membantu sejumlah debitur namun tidak sedikit juga merasa relaksasi tersebut belumlah maksimal dalam membantu mereka dalam membayaran cicilan modal kerjanya pada BPR Christa Jaya Kupang. Berdasarkan hasil analisis manfaat yang diterima oleh debitur UMKM dari BPR Christa Jaya Kupang cukup baik yang dimana debitur menerima manfaat langsung dari pemberian relaksasi kredit tersebut, sehingga manfaat dari pemberian relaksasi tersebut membantu debitur dalam membayar cicilan kredit-nya di BPR Christa Jaya Kupang. Pelaksanaan rescheduling reconditioning, dan restructuring diberikan Penjadwalan Kembali (rescheduling) sebanyak 25 debitur serta reconditioning diberikan kepada debitur umkm dan mereka membayar bunga kredit sebanyak 7 orang, menurunkan suku bunga kredit sebanyak 12 orang dan menunda pembayaran bunga sebanyak 6 orang debitur. Penataan Kembali (restructuring) dan tidak diberikan karena bank menilai bahwa nasabah masih mampu melaksanakan kredit modal kerjanya dengan baik di BPR Christa Jaya Perdana Kupang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu nasabah yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank Christa Jaya Perdana Kupang dan juga debitur UMKM belum merasa puas dengan relaksasi yang di berikan pihak bank. Serta, masih ditemukan debitur yang tidak menerima relaksasi kredit berdasarkan POJK48/03/2020 yang berlaku beberapa waktu lalu. Saran Pelaksanaan ketentuan Relaksasi kredit pada Bank Christa Jaya harus terus dilaksanakan dengan baik serta memperhatikan kondisi tiap debitur dan juga perlu adanya pengawasan dari pihak bank melihat kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Actions (login required)

View Item