Implementasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/XVIII/PUU/2020 Tentang Cipta Kerja

FAY, Yanuarius A. M. (2023) Implementasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/XVIII/PUU/2020 Tentang Cipta Kerja. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (373kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (603kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (276kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (618kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (963kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk memutus dan mengadili persoalan di bidang ketatanegaraan. Banyak sekali putusan MK yang melibatkan organ negara untuk menindaklanjuti putusan tetapi tidak sulit dilaksanakan terutama yang berkaitan yudicial review bukan karena selain tidak memenuhi rasa keadilan , putusan membawa tasiran yang sumir, substansi kurang jelas, dan membingungkan organ pelaksana putusan serta juga melahirkan persoalan baru dalam tataran implementasi. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:91/PUU-XVII/2020 Tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk mengetahui implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan atau tidak. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative yaitu mencari asas - asas, doktrin - doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis dan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yakni mencari bentuk konsep penerapan atau implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permasalahan Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan prinsip prinsip Pembentukan Peraturan Perundang – undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundangan dan pendekatan kasus dengan mengumpulkan semua bahan hukum dan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan hasil penelitian. Bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer yaitu Peraturan perundangan dan bahan hukum sekunder diantaranya buku jurnal, malakah ilmiah yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan yudicial review. Hasil penelitian dari penulis menunjukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja yang termuat dalam amar putusan kebijakan yang strategis dan berdampak luas yang multi tafsir dan membingungkan organ pelaksana putusan serta bertentangan dengan UU NO 12/2011. Selain dari pada itu ada bebarapa peraturan pelaksana yang sudah diundangkan yang merupakan kelanjutan dari ketentuan pasal 134 UU CIPTAKER yang bertentangan dengan putusan MK yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa pembentuk UU untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana sebagai turunan UU CIPTAKER diantaranya PP Nomor Perpres Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forkopinda. Ada beberapa alasan putusan mahkamah tidak dilaksanakan diantaranya putusan mahkamah melebihi tuntutan pemohon, tuntutan lebih tersebut ternyata multi tafsir dan karena itu putusan mahkamah tidk dipatuhi pada akhir implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilaksanakan/dieksekusi.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Putusan, Inkonstitusional bersyarat, Yudisial review, Final dan Binding
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum
Depositing User: S. H Yanuarius Albert Magnus Fay
Date Deposited: 06 Mar 2023 00:02
Last Modified: 06 Mar 2023 00:02
URI: http://repository.unwira.ac.id/id/eprint/12290

Actions (login required)

View Item View Item