Hambatan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka

TUNA, Yoseph (2023) Hambatan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (463kB)
	Text BAB I.pdf Download (190kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text BAB V.pdf Download (888kB)

Abstract

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Pemerintahan desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun seyogyanya desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lainlain. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Pasal 87 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan “Desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. Namun pada kenyataannya masih banyak desa di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka belum mendirikan BUMDes dengan tidak memperhatikan peraturan perundang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Jenis penelitian ini mengunakan metode hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer yang didapat langsung dari wawancara, data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal ilmiah dan website internet, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa belum ada upaya yang dilakukan baik dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD Kabupaten ) dan juga dari Pemerintah Desa. Sehingga apa yang sudah menjadi perintah dari Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 yang termuat dalam pasal 87 itu tidak dijalankan dengan baik dan yang terjadi di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka adalah banyak desa yang hari ini belum siap dari segi Sumber Daya Manusia untuk mendirikan BUMDes itu sendiri.

Actions (login required)

View Item