Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata Berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan

MAKING, Maria Magdalena Letek (2023) Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata Berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (861kB)
	Text BAB I.pdf Download (426kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (548kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (845kB)
	Text BAB VI.pdf Download (327kB)

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar akan sangat berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan dan opini BPK RI. Untuk menganalisis pengukuran kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten Lembata berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan menggunakan analisis rasio dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas, rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio pengelolaan belanja, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan yang digunakan untuk mengukur tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan laporan keuangan pemerintah kabupaten Lembata tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua hasil pemeriksaan oleh BPK berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan temuan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Lembata menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya derajat desentralisasi yang rendah, rasio kemandirian keuangan daerah yang masih sangat rendah, serta rasio belanja operasi yang masih mendominasi rasio belanja modal yang berpengaruh terhadap rasio pertumbuhan yang mengalami pertumbuhan negatif dibeberapa tahun terakhir. Sehingga hal ini memiliki hubungan yang positif dan logis antara hubungan Kinerja Pengelola Keuangan Daerah (X) dengan Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (Y) dengan melaksanakan tugas pokok, Visi dan Misi tidak terlalu terfokus dan berorientasi pada bagaimana memperoleh opini WDP atau WTP, tetapi yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, karena dengan kinerja yang baik, maka akan terbuka peluang atau potensi bagi Pemerintah Daerah untuk memperoleh Opini yang baik (WDP, WTP) dari Auditor.

Actions (login required)

View Item