Problematika Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/Pn Kpg

ETIDENA, Mathius (2023) Problematika Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/Pn Kpg. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (478kB)
	Text BAB I.pdf Download (246kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (439kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	Text BAB V.pdf Download (241kB)

Abstract

Problematika Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PN.Kpg. Dalam proses pembagian harta bersama yang melibatkan para pihak atau mantan pasangan suami istri yaitu : dr. M Di A. (Penggugat) Lawan Ir. E A CH. G. (Tergugat). Karena harta-harta masih dikuasai oleh Tergugat. Maka Penggugat ingin mencari keadilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. Bahwa dengan berdasarkan bunyi pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. berangkat dari penjelasan mengenai Undang-undang Perkawinan di atas baik di dalam maupun di luar persidangan majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat (PS). Lalu majelis Hakim menerapkan Pasal 1865 KUHPerdata. Kemudian yang masuk dalam materi gugatan bahwa para pihak yakni eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa perkawinan harus mempunyai unsur lahir/jasmani menurut majelis hakim bahwa alasan eksepsi tersebut diajukan pada saat gugatan perceraian dan terhadap perkara Aquo jelas bahwa gugatan penggugat adalah gugatan mengenai pembagian harta bersama, maka eksepsi tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak. problem yuridis bahwa mengenai harga jual di pasaran terhadap harta-harta Kuasa hukum penggugat tidak membuat penafsiran secara resmi mengenai estimasi harga jual di pasaran oleh lembaga yang berwenang untuk itu/Lembaga Appraisal. Agar relevan dengan landasan teori yang digunakan yakni teori kepastian hukum yang mana penulis kutip dari penjelasan Gustav Radbruch bahwa teori kepastian hukum berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat dilogismekan secara legal-formal. Maka berbicara mengenai legal-formal itu sendiri Yakni otoritas dari Lembaga Appraisal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019. Sehingga Penulis melihat bahwa majelis hakim sudah memutus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan putusan akan tetapi yang membuat penulis tertarik untuk melakukan studi kasus lebih dalam lagi itu bahwa alasan mengapa majelis hakim menolak untuk menggabulkan sebagian dari dalil-dalil gugatan penggugat dan menolak untuk seluruhnya eksepsi dari tergugat. Oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana problematika pembagian harta bersama dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor 205/Pdt.G/2021/PN Kpg. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum Empiris Penelitian hukum empiris penelitian terhadap peristiwa, kejadian dan perbuatan nyata yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana problematika pembagian harta bersama dalam Putusan Perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PN Kpg. Bahwa dalam Problematika pembagian harta bersama dalam putusan Perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PN Kpg. Majelis Hakim menolak untuk menggabulkan sebagian dari gugatan Penggugat dan menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat. Sehingga Penulis melihat problem yuridisnya bahwa karena kuasa hukum penggugat tidak melibatkan Pihak ketiga/Lembaga Appraisal dalam membuat penilaian secara resmi estimasi harga nilai jual di pasaran terhadap harta-harta tersebut.

Actions (login required)

View Item