Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

BOBI, Erasmus Rovino (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (407kB)
	Text BAB I.pdf Download (212kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB)
	Text BAB V.pdf Download (113kB)

Abstract

Meningkatnya jumlah korban pemutusan hubungan kerja di tengah pandemi COVID-19 di Kota Kupang tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini sangat tidak di inginkan pihak hotel karena masalah Covid-19 ini merupahkan kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa dari para pihak perusahaan maupun pekerja atau biasa yang disebut dengan Force Majeure (keadaan memaksa). Dalam penelitian ini Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja di Kota Kupang difokuskan di Hotel Neo ElTari Kupang yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 3 (tiga) orang pekerja yaitu Bapak Leopoltus Manek, Bapak Alex Tode, dan Bapak Baltasar Rada yang pada saat awal mulai bekerja sudah menyepakati perjanjian kerja berupa hak dan kewajiban dengan pihak hotel, tetapi pada saat pemutusan hubungan kerja hak dan kewajiban berupah upah t tidak sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK akibat pandemi covid-19 di Kota Kupang berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tujuan penulisaan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK akibat pandemi covid-19 di Kota Kupang berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian menggunakan metode hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pihak Hotel Neo ElTari Kupang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para pekerja. Tetapi, hak-hak berupa upah yang seharusnya diterima oleh pekerja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1). Pembahasan berdasarkan data yang di dapat, bahwa pernah ada mediasi (forum tripartit), dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang sebagai penengah dalam penyelesaian masalah antara pekerja dan pihak Hotel Neo ElTari Kupang. Kenyataannya, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak tidak diterima oleh pekerja setelah dilakukan mediasi. Sehingga kesimpulannya antara lain, adanya kelalaian dari pihak Hotel Neo Eltari Kupang, dalam hal pemberian hak-hak kepada pekerja yang hanya menerima satu dari beberapa hak upah yang harus diterima yaitu uang pesangon saja, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK apabila hak dan kewajiban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan masalah tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui perundingan bipartit secara musyawarah antara pekerja dan pihak perusahaan, dan perundingan triparit antara pekerja dengan pengusaha dengan ditengahi oleh mediator yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang. Sehingga disarankan agar pihak perusahaan harus lebih memperhatikan hak-hak yang wajib diberikan bila terjadi PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi perselisihan antara pihak perusahaan dan pekerja.

Actions (login required)

View Item