Problem Yuridis Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Sebagai Alat Militer Oleh Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme Menurut Hukum Humaniter Internasional

SOLA, Mikael Wolfgang Djawa (2019) Problem Yuridis Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Sebagai Alat Militer Oleh Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme Menurut Hukum Humaniter Internasional. Diploma thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (531kB)
	Text BAB I.pdf Download (158kB)
	Text BAB II.pdf Download (229kB)
	Text BAB III.pdf Download (179kB)
	Text BAB IV.pdf Download (622kB)
	Text BAB V.pdf Download (518kB)

Abstract

Perang melawan terorisme dideklarasikan oleh Amerika Serikat (AS) dibawah komando presiden Bush dan menjadi popular ketika Amerika Serikat melancarkan serangan ke Afganistan pasca pembajakan empat pesawat udara dan melakukan serangan terhadap gedung pusat perdagangan (World Trade Center) AS oleh 19 militan dari kelompok ekstrimis Islam, Al-Qaeda. Perang melawan terorisme dilakukan dalam bentuk Self Defence. Hal ini yang kemudian dijadikan dasar pengambilan kebijakan pre–emptive military strikes sebagai strategi utamanya. Sejak peristiwa tersebut AS dalam masa pemerintahan Bush hingga Obama kini menggunakan pesawat tanpa awak (Unmaned Arial Vehicle) untuk tujuan pengawasan dan pengintaian terhadap jaringan teroris serta membunuhnya.Namun, akibat penggunaannya terbukti telah menelan ribuan korban jiwa dari warga masyarakat sipil di daerah konflik bersenjata. Rumusan masalah penulisan skripsi ini yaitu Problem yuridis apakah yang ditimbulkan terhadap penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat militer oleh Amerika serikat dalam memerangi teroris memenurut Hukum Humaniter Internasional (HHI)? Adapun tujuan penulisan yaitu untuk menganalisis permasalahan tentang penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat militer AS dalam memerangi terorisme menurut HHI.Metode yang digunakan adalah penelitian hokum normatif.Analisis bahan hokum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa,penggunaan UAV oleh AS dalam memerangi terorisme menimbulkan problem yuridis. Pertama, Perubahan kebijakan AS untuk memerangi terorisme seharusnya diberlakukan yurisdiksi pengadilan nasional. Kedua, keabsahan persyaratan proporsionalitas dari Ius Ad Bellum, partisipasi CIA sebagai operator UAV, kriteria penargetan UAV, dalam pelaksanaan targeted killingdan UAV sebagai alat militer AS telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Basic Rules, The Hague Regulations tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Daratdan dan Protokol Tambahan I 1977 tentang sarana/alat dan cara/metode dalam berperang, serta prinsip HHI yaituprinsip kemanusiaan, proporsionalitas dan pembedaan yang menjadikan penggunaannya tidak dapat dibenarkan menurut HHI. Ketiga, penggunaan UAV yang belum diatur menimbulkan problem yuridisdalam kerangka hukum HHI.

Actions (login required)

View Item