Demokrasi dan Kesetaraan Radikal Menurut Jacques Rancière

TANU, Raymundus (2023) Demokrasi dan Kesetaraan Radikal Menurut Jacques Rancière. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (597kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (812kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (751kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (506kB)
	Text BAB V.pdf Download (546kB)

Abstract

Wacana kesetaraan yang selalu menjadi cita-cita politis dalam demokrasi, dalam kenyataan praktisnya hanyalah ditentukan oleh sekelompok kaum elit yang aristoktrat dan oligark. Akibatnya terjadi ketimpangan dalam pengambilan dan penetapan kebijakan-kebijakan politis dalam kehidupan tatanan sosial bermasyarakat, yaitu terdapat distingsi ruang politis antara kelompok kaum elit, kategori masyarakat dominan, golongan mayoritas dengan kelompok masyarakat kecil, kaum marginal, atau masyarakat minoritas. Dalam konteks ini, keberadaan masyarakat sosial diformat dalam suatu logika pembagian. Eksistensi kategori masyarakat yang menjadi korban ketidaksetaraan itu sebenarnya tidak menciptakan ruang fatalis bagi mereka, tetapi justru sebaliknya ada gerakan-gerakan sosial untuk menuntut adanya hak kesetaraan mereka. Sebagaimana yang ditegaskan dalam politik wacana bahwa kelompokkelompok marginal juga selalu berusaha untuk menghadapi wacana hegemonik yang memosisikannya sebagai bagian yang tidak memiliki bagian dalam tatanan sosial. Kondisi inilah yang dirumuskan oleh Jacques Ranciere, seorang Filsuf Kontemporer masa kini, dalam gagasan filosofisnya tentang politik dan demokrasi. Ranciere mendesain gagasannya tentang politik dan demokrasi berbeda dengan pandangan umum. Politik bagi Ranciere bukanlah perkara kompetitif untuk merebut kekuasaan. Begitu pula demokrasi bukan sekedar sebagai sistem pemerintahan. Politik menurut Ranciere adalah tindakan atau upaya kemunculan subjek yang termarginalkan, atau yang disebut oleh Ranciere ‘demos atau the wrong atau the people’ untuk melawan dan menentang aturan-aturan tatanan sosial (police atau la police) dengan cara memberi kesempatan bersuara atau bertindak kepada subjek yang dimarginalkan oleh hierarki pengetahuan dalam sebuah komunitas. Aktus politik ini yang disebut Rancière sebagai perjuangan ‘the wrong’ sebagai subjek politik dalam proses subjektivasi politik dengan upaya mengklaim status sebagai subjek yang setara dalam tatanan sosial. Setiap subjektivasi adalah pembukaan ruang bagi subjek ‘the wrong’ untuk dihitung sebagai bagian dari dari tatanan sosial (police). Tindakan politik (la politique) sebagai bentuk proses subjektivasi politik ditegaskan oleh Rancière sebagai manifestasi dari demokrasi disensus. Disensus ini dipahami sebagai bentuk intervensi ‘the wrong’ kepada tatanan sosial (police) yang telah memainkan logika distribusi sensibilitas yang membuat ‘the wrong’ tidak terlihat, tidak dianggap. Politik disensus ini menciptakan subjek politik yang memainkan logika ketidaksepakatan sebagai dasar untuk melakukan verifikasi kesetaraan dalam tatanan sosial. Pada titik ini, Rancière mendudukan konsepnya tentang demokrasi. Demokrasi itu dipahami sebagai konsistensi tindakan perselisihan antara orang-orang yang tidak dihitung (the wrong) dan tatanan sosial (police) yang selalu luput untuk melihat eksistensi mereka. Demokrasi adalah upaya subjek untuk memunculkan dirinya menjadi suplemen di antara tatanan dominan melalui pertentangan antara logika kesetaraan dan logika ketidaksetaraan yang terjadi di arena yang politis. Demokrasi ditemukan ketika ‘the wrong’ melakukan tindakan politik dengan mengandaikan dan bertitik tolak pada kesetaraan untuk mengganggu tatanan sosial sehingga tatanan tersebut bertransformasi menjadi tatanan baru. Pada titik inilah, Ranciere menegaskan gagasannya tentang kesetaraan. Menurut Ranciere, kesetaraan pertama-tama bukan ditempatkan sebagai tujuan, tetapi diposisikan sebagai pengandaian, yaitu sebagai titik awal yang menjadi asumsi dasar dari sebuah tindakan politik. Kesetaraan itu diandaikan dari awal bahwa kesetaraan itu ada pada setiap orang dan semua orang. Selanjutnya, kesetaraan dilihat sebagai titik tolak cara berpikir. Dengan demikian, tindakan politik itu dilakukan oleh orang-orang yang mengalami emansipasi. Orang-orang yang mengalami emansipasi ini bisa siapa saja yang dianggap oleh tatanan sosiao dominan sebagai ‘yang salah’ (the wrong) atau ‘demos’. Dan pada akhirnya, kesetaraan itu harus diverifikasi atau didemonstrasikan melalui proses subjektivasi politik.

Actions (login required)

View Item