Studi Tentang Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Mengelola Keuangan Desa Berbasis Pro Poor Budget Di Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015

RAJA, Ignasius Yohanes (2017) Studi Tentang Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Mengelola Keuangan Desa Berbasis Pro Poor Budget Di Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015. Diploma thesis, Unika Widya Mandira.

	Text FILE ABSTRAK.pdf Download (553kB)
	Text File BAB I.pdf Download (94kB)
	Text File BAB II.pdf Download (392kB)
	Text File BAB III.pdf Download (166kB)
	Text File BAB IV.pdf Download (220kB)
	Text File BAB V.pdf Download (238kB)
	Text File BAB VI.pdf Download (253kB)

Abstract

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Mengelola Keuangan Desa Berbasis Pro Poor Budget Di Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Mengelola Keuangan Desa Berbasis Pro Poor Budget Di Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015. Untuk menjelaskan tentang Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Mengelola Keuangan Desa Berbasis Pro Poor Budget maka digunakan konsep- konsep yang dianggap cocok yaitu (1) kapasitas, (2) Peranan sumber daya manusia, (3) kapasitas sumber daya manusia, (4) tata kelola keuangan, (5) desa, dan (6) kebijakan publik yang memihak kepada orang miskin (pro poor budget). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling, berdasarkan teknik sampling tersebut maka sampel yang ditentukan sebanyak 15 orang. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel utama yaitu : (1) Tingkat pendidikan aparat Pemerintahan desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dengan indikatornya pendidikan formal dan non formal, (2) Inisiatif Pemerintahan desa dan BPD dalam merumuskan dan merancang anggaran yang Pro Poor Budget dengan indikatornya adanya usulan dan saran dari Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam kegiatan yang Pro Poor Budget, (3) Keterlibatan kelompok yang paling miskin dan para janda dalam anggaran yang Pro Poor Budget dengan indikatornya Cara/metode melibatkan orang yang paling miskin dan janda dalam perencanaan dan menyusun musrenbangdes, (4) Pelatihan dari pemerintah Supra Desa (kecamatan) dengan indikatornya : a) jenis-jenis pelatihan yang diikuti berkaitan dengan Pro Poor Budget, b) Dampak dari bimtek yang diikuti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : pertama; tingkat pendidikan yang tinggi tidak otomatis merumuskan anggaran yang pro poor budget. Kedua; ditemukan bahwa tidak adanya kesetaraan gender dikarenakan tidak adanya inisiatif untuk kepentingan kaum perempuan. Usulan lebih banyak untuk kepentingan kaum laki-laki sedangkan kaum perempuan tidak dipedulikan. Ketiga; orang yang paling miskin, para janda memberikan masukan dan saran. Akan tetapi, usulan yang diberikan tidak semuanya terealisasi karena alokasi anggaran tidak begitu besar terkait pemberdayaan masyarakat. Keempat; kegiatan pelatihan tidak terlalu efektif karena hanya satu kali dan tidak ada rencana tindak lanjut kegiatan tersebut. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : Pertama; Pemerintah supra desa (Kecamatan) perlu melakukan pengembangan kapasitas terhadap Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis sehingga memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang cara penyusunan anggaran yang lebih pro poor budget. Kedua; Proses penyusunan anggaran harus dilakukan secara partisipatif. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melibatkan seluruh komponen masyarakat terutama orang yang paling miskin. Kaum miskin dan perempuan mempunyai voice (suara), akses dan kontrol dalam kebijakan anggaran mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ketiga; Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat harus mempunyai inisiatif. Terlebih khusus inisiatif untuk kepentingan kaum perempuan. Keempat; dibutuhkan kebijakan umum yang memihak pada orang miskin, adanya institusi-institusi – khususnya institusi pemerintah – yang memihak orang miskin, dan yang lebih penting lagi adalah adanya pemerintahan yang memihak orang miskin.

Actions (login required)

View Item