Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Motaulun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Di Tinjau Dari Permendagri No 67 Tahun 2017

TAHUK, Adrianus Bria (2023) Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Motaulun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Di Tinjau Dari Permendagri No 67 Tahun 2017. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (315kB)
	Text BAB I.pdf Download (132kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (112kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text BAB V.pdf Download (129kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa adat yang atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. proses/tahapan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa,sering tidak sesuai dengan prosedur yang termuat dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. untuk mengantisipasi hal ini maka Permendagri sebagai jawaban atau sebagai landasan agar kepala desa tidak sewenang-wenang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa di Desa Motaulun sudah sesuai dengan pasal 5 ayat 6 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui apakah prosedur pemberhentian perangkat sudah sesuai dengan pasal 5 ayat 6 yang di tuangkan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Manfaat Penelitian ini adalah Manfaat Teoritis, Manfaat Praktis Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu mengkaji konsep yuridis empiris sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan melalui pengamatan atau pengalaman langsung dan tidak langsung. bukti empiris itu sendiri bisa diartikan sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi bagaimana hukum berlaku di masyarakat. Sumber data yang digunakan Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, data sekunder adalah penelitian yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum. Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia terminologi hukum. Hasil penelitian yang dilakukan Penulis dalam penelitian di Desa motaulun kecamatan malaka Barat Kabupaten Malaka telah terjadi pemberhentian perangkat desa yang berjumlah 26 orang yang terdiri Perangkat desa, Dusun dan RT. Wawancara ini melibatkan empat orang narasumber yang terdiri dari Goris Seran selaku Camat Malaka Barat, Natalia Hoar Seran selaku Pj Kepala Desa Motaulun dan Yosep Bria selaku Kepala Dusun Motaulun Babunuk Daniel seran selak Kepala Dusun Mamulak, Desa Motaulun. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor; Ds. Motaulun.140/3/11/22 Kec. Malaka Barat Kab Malaka. hasil penelitian yang di lakukan bahwa terdapat 2 orang perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai dengan peraturan yang diatur didalam permendagri. Dengan demikian maka kedua perangkat desa atas nama Daniel Seran dan Yosef Bria Laluik di desa motaulun Kecamatan Malaka Barat Kecamatan Malaka, diberhentikan tidak sesuai dengan mekanisme/prosedur yang di atur dalam permendagri nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa tidak menerapkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

Actions (login required)

View Item