Penataan Ulang Kedudukan Hukum Perusahaan Perseroan Daerah Sebagai Entitas Bisnis Badan Usaha Milik Daerah Guna Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

OWA, Maria Fransiska (2024) Penataan Ulang Kedudukan Hukum Perusahaan Perseroan Daerah Sebagai Entitas Bisnis Badan Usaha Milik Daerah Guna Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. Doctoral thesis, Universitas Katolik Parahyangan.

	Text Abstrak.pdf Download (542kB)
	Text BAB I_compressed.pdf Download (479kB)
	Text BAB II.pdf Download (745kB)
	Text BAB III.pdf Download (412kB)
	Text BAB IV_compressed.pdf Download (618kB)
	Text BAB V.pdf Download (537kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah mengapa terjadi ambiguitas dalam pembentukan dan pendirian Perseroda sebagai entitas bisnis BUMD dan menemukan bentuk penataan ulang kedudukan hukum Perseroda yang berguna mewujudkan kesejahteraan sosial di daerah. Penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian harmoisasi dan sinkronisasi peraturan hukum yaitu mencari dan menemukan konsistensi vertikal dan koherensi horisontal asas hukum, kaidah hukum, serta aturan hukum melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah dan pendekatan analitis dalam ilmu hukum normatif. Data hasil penelitian diolah dengan melakukan sistematisasi bahan hukum. Metode analisis data dilakukan secara normatif memakai logika berpikir deduktif dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Hasil Penelitian menunjukan bahwa ambiguitas bentuk hukum Perseroda terjadi karena adanya ketidakjelasan pengaturan kedudukan hukum Perseroda dimana pada satu sisi berada pada ranah hukum publik dan sisi yang lain berada pada ranah hukum privat yang menyebabkan tidak mandirinya Perseroda sebagai badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Dengan demikian bentuk penataan ulang kedudukan hukum Perseroda yang dilakukan adalah mentransformasikan pengelolaan dan pengendalilan publik mengikuti pengelolaan dan pengendalian privat sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas serta berlandasakan kepada Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan Yang Baik. Oleh karenanya harus dibentuk peraturan yang khusus mengatur Perseroda sebagai entitas bisnis sehingga eksistensi Perseroda sebagai badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah dapat mendatangkan kemanfataan yaitu berupa kegiatan bisnis yang menopang usaha kecil dan menengah di daerah, menjadi penggerak kegiatan usaha yang belum diminati pihak swasta, memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan terutama deviden Perseroda sebagai sumber PAD yang dapat digunakan daerah sebagai sumber dana bagi peningkatan kesejahteraan sosial di daerah, yaitu mewujudkan pemenuhan kebutuhan materi warga masyarakat, pemenuhan kehidupan yang layak, mampu mengembangkan potensi diri serta dapat menjalankan fungsi kemasyarakatannya.

Actions (login required)

View Item