Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Yang Di Unggah Pada Media Telegram

COREIA, Daniela Fatima Asa (2024) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Yang Di Unggah Pada Media Telegram. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (821kB)
	Text BAB I.pdf Download (475kB)
	Text BAB II.pdf Download (225kB)
	Text BAB III.pdf Download (199kB)
	Text BAB IV.pdf Download (339kB)
	Text BAB V.pdf Download (190kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN KETERANGAN PLAGIAT.pdf Download (813kB)

Abstract

Pembajakan film adalah suatu tindakan penggandaan dan pendistribusian film menggunakan aplikasi yang kerap digunakan karena bersifat gratis. Aplikasi tersebut adalah aplikasi telegram. aplikasi Telegram adalah sebuah aplikasi sosial media layanan pengirim pesan instan multiplatform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Namun penggunaan aplikasi telegram digunakan untuk mendistribusikan film-film bajakan, sehingga pencipta film dirugikan secara ekonomi. Perlindungan Hak Cipta sendiri telah diatur didalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC),akan tetapi didalam pasal 10 UUHC telah menegaskan bahwa:”Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. Namun dimana didalam pasal tersebut dianggap tidak mempertimbangkan pihak Hak Cipta yang merasa dirugikan akan adanya aplikasi telegram. selain itu didalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik mengenai aplikasi, khususnya aplikasi telegram, dimana aplikasi telegram hadir dengan kekhasan yang berbeda dengan media-media lainnya. Atas hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaiamanakah Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Yang Di Unggah Pada Media Telegram. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas tindakan pembajakan film yang diunggah pada media telegram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan juga konseptual. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenkumham dan Kominfo sebagai orang yang diberikan tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi hak cipa film, telah memberikan perlindungan kepada pencipta karya film dalam dua bentuk yakni Perlindungan Hukum prevetif (pencegahan), yakni dengan memberikan larangan-larangan atau batasan-batasan kepada semua orang,dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan seperti terdapat dalam pasal 10 UUHC yang telah memberikan larangan bagi semua tempat perdagangan untuk tidak melakukan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta, dalam hal ini karya film. Sedangkan Perlindungan hukum represif (pelaksanaan) yakni dengan memberikan sanksi dan juga dengan melakukan pemblokiran situs-situs dan juga group-group yang menayangkan film-film bajakan. Namun upaya preventif yang berupa aturan yang ada tidak memberikan kepastian bagi pencipta dan juga bagi karya cipta film, dikarenakan dengan hadirnya aplikasi-aplikasi yang memiliki fitur gratis yang dijadikan tempat pembajakan dan selalu memberikan banyak cara untuk terus melakukan pembajakan film, dan sejauh ini pelaku pembajakan tidak ditemukan karena kegiatan yang dilakukan bersifat elektronik. sehingga dalam hal ini UUHC masih terbilang lemah karena didalam UU tersebut tidak memberikan penjelasan-penjelasan secara spesifik, mengenai tempat perdagangan dan sanksi yang diberikan masih terbilang rendah, karena tidak sesuai dengan kerugian yang dialami pencipta karya film di Indonesia. Kesimpulan dalam penelitian ini dalam dunia yang serba canggih khususnya dengan hadirnya aplikasi-aplikasi gratis, masyarakat lebih mementingkan kepuasan diri sendiri, tanpa memperdulikan kerugian yang dialami pencipta karya. UU yang saat ini membatasi perilaku masyarakat, diacuhkan karena aplikasi telgram sendiri memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk melakukan pembajakan film, hal tersebut tidak sesuai dengan perkembangan manusia. Saran yang diberikan perlunya perubahan atas undang-undang Hak Cipta, dimana UUHC tersebut terlalu sempit, dimana UUHC tersebut tidak menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi khususnya aplikasi telegram yang digunakan sebagai tempat pembajakan film saat ini.

Actions (login required)

View Item