Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desadi Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

LOKING, Fransiskus Basrin (2024) Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desadi Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (998kB)
	Text BAB I.pdf Download (463kB)
	Text BAB II.pdf Download (573kB)
	Text BAB III.pdf Download (387kB)
	Text BAB IV.pdf Download (501kB)
	Text BAB V.pdf Download (235kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI.pdf Download (637kB)

Abstract

Inspektorat adalah unit kerja organisasi pemerintahan yang menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagai pengawas internal pemerintah. Pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Inspektorat adalah upaya pencegahan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bentuk dan tahapan pengawasannya yaitu; Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pemeriksaan dan Pengawasan lainnya dengann tahapan pengawasannya yaitu; Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Namun dalam pelaksanaan tugas sebagai APIP Inspektorat Manggarai Timur tidak menjalankan perannya secara evektif, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang. Bagaimana peran Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desadi Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur? Tujuan penelitian untuk mengetahui peran Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desadi Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni mengkaji dan menganalisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa Inspektorat Manggarai Timur sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa melalui Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pemeriksaan, dan pengawasan lainnya Pengawasan dilakukan pada akhir masa jabatan kepala desa. Pelaksanaan pengawasannya melalui beberapa tahapan yakni; Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Tujuan pengawasan yaitu untuk mencegah sedini mungkin potensi terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah Desa untuk itu Inspektorat seharunya melakukan pengawasan pada tahap perencanaan APBDes atau penguatan pengawasan berbasis masyarakat. Penulis beranggapan bahwa peran Isnpektorat Kabupaten Manggarai Timur dalam pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa selama ini masih belum optimal hal ini dibuktikan dengan temuan selama proses penelitian bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Manggarai Timur selama ini tidak dilakukan perjenjang atau tahap pencairan dana desa, pengawasan bersifat reguler, kasus dan khusus dan dilakukan pada akhir masa jabatan kepala desa. Berdasasrkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pelaksanan peran Inspektorat Manggarai Timur sebagai aparat pengawas internal pemerintah tidak tidak serius menjalankan tugasnya. Tidak adanya sosialisasi, pendidikan dan pelatihan pengawasan terhadap BPD dan Pengawasan berbasis masyarakat juga merupakan salah satu ketiadaan peran Inspektorat untuk memastikan optimalisasi pengelolaan Keuangan Desa yang tepat sasaran.

Actions (login required)

View Item