Problematika Kewarganegaraan Pada Anak Pengungsi Stateless Yang Lahir Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

RATO, Petrus Juliandro (2024) Problematika Kewarganegaraan Pada Anak Pengungsi Stateless Yang Lahir Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (768kB)
	Text BAB I.pdf Download (513kB)
	Text BAB II.pdf Download (617kB)
	Text BAB III.pdf Download (383kB)
	Text BAB IV.pdf Download (678kB)
	Text BAB V.pdf Download (234kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (412kB)

Abstract

Hak atas kewarganegaraan merupakan hak yang sangat penting hal ini dikarenakan hak atas kewarganegaraan dapat di sebut sebagai hak yang fundamental sebab hak tersebut menimbulkan hak-hak lain bagi seorang individu sebagai bagian dari suatu negara. Hak atas kewarganegaraan juga merupakan perwujudan dari hak asasi manusia bahkan hak ini dicantumkan dalam konstitusi negara melalui Pasal 28 D ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, frasa setiap orang pada pasal tersebut menunjukan keberlakuannya tidak terbatas pada warga negara namun juga kepada mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless. Dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan seorang stateless dapat memperoleh hak atas kewarganegaraan melalui asas ius soli terbatas yang terjabarkan dalam Pasal 4 huruk k Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyebutkan warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Meskipun perihal kewarganegaraan bagi anak tanpa kewarganegaraan tersebut telah ternormakan sayangnya belum ada satu pun anak yang lahir dari orang tua tanpa kewarganegaraan di wilayah negara Indonesia seperti para pengungsi rohingya mendapatkan status kewarganegeraan Indonesia maka dari itu penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana problematika kewarganegaraan pada anak pengungsi stateless yang lahir di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan dengan tujuan untuk menemukan serta menjawab problematika kewarganegaraan pada anak pengungsi stateless yang lahir di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan analisisnya menggunakan metode interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun Pasal 4 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menyebutkan warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui kewarganegarannya nyatanya anak tersebut akan sulit memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan anak tersebut tiak dapat didaftarkan pada pencatatan sipil guna diterbitkan akta kelahiran sebab tidak ada ketentuan yang mengatur perihal pendaftaran bagi anak tanpa kewarganegaraan sehingga anak tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen kependudukan yang dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia. selain pada persoalan yang dijumpai pada undang-undang administrasi kependudukan persoalan lainnya adalah belum diaturnya secara rinci dalam peraturan pelaksananya perihal kewarganegaraan seseorang yang diperoleh karena lahir di Indonesia dari orang tua tanpa kewarganegaraan dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI dan dalam perubahannya yakni Peraturan Pemmerintah nomor 21 tahun 2022 yang lebih berfokus kepada anak berkewarganegaraan ganda. Problematika lainnya ialah belum didefinisikan dengan jelas siapakah yang dimaksud sebagai anak tanpa kewarganegaraan tersebut di mana bahkan dalam penjelasannya mendapat keterangan cukup pada ketentuan tersebut sehingga tidak dapat dibedakan apakah anak yang lahir dari orang tua tanpa kewarganegaraan juga mencakup para pengungsi Rohingya yang juga adalah orang tanpa kewarganegaraan atau tidak di mana kebijakan selektif yang dianut negara melihat para pengungsi Rohingya sebagai orang-orang yang belum memberikan manfaat kepada negara. Kesimpulannya adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan masih mengalami kekosongan hukum baik pada peraturan yang setara maupun pada peraturan vertikal seperti pada peraturan pelaksananya. Selain kekosongan hukum pengaturan tentang kewarganegaraan juga mengalami kekaburan norma pada makna stateless person di mana belum ada makna yang jelas tentang siapakan yang dimaksud dengan anak yang lahir dari orang tua tanpa kewarganegaraan tersebut terlebih lagi kebijakan selektif dan non immigrant state yang dianut negara Indonesia dapat menghambat pemberian status kewarganegaraan Indonesia kepada mereka. Saran yang dapat penulis berikan adalah dengan mensinkronkan undang-undang kewarganegaraan dengan peraturan pelaksananya serta mengharmoniskan peraturan-peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga dengan mengesampingkan kebijakan selektif yang ada dengan pertimbangan yang terbaik bagi anak.

Actions (login required)

View Item