Penerapan Asas Itikad Baik Pada Pembelian Tanah (Suatu Analisis Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum)

GANGGUR, Yosephina Marselin Neram (2024) Penerapan Asas Itikad Baik Pada Pembelian Tanah (Suatu Analisis Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG.

	Text ABSTRAK.pdf Download (726kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (438kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (383kB)
	Text BAB V.pdf Download (290kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN KETERANGAN PLAGIAT.pdf Download (355kB)

Abstract

Ketentuan itikad baik yakni diatur dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).Persoalan yang diangkat oleh penulis yakni berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan dengan penerapan itikad baik dalam melakukan jual beli tanah.Putusan pengadilan nomor 109/pdt.Bth/2019/PN Kpg,berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh notaris/PPAT.Pada tahun 2010 Ibu Nur telah membeli sebidang tanah dengan luas 240 m2 pada bapak Drs. Johanis Ferdinan Adoe (Alm) selanjutnya dilakukan proses balik nama atas sertifikat hak milik.Bagaimana penerapan asas itikad baik pada pembelian tanah (suatu analisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum). Untuk mengetahui penerapan asas itikad baik pada pembelian tanah (suatu analisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum). Manfaatnya diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran hukum khususnya ilmu hukum perdata. Lalu praktis diharapkan hasil penulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi para praktisi terutama PPAT Ketika membuat perjanjian jual beli. Jenis penulisan yang dipakai adalah penulisan normative. Pendekatan Undang-undang, Pendekatan kasus, yakni agar dipahami oleh penulis adalah alasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk sampai kepada putusannya. Sedangkan untuk bahan hukum yaitu hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat toritatif artinya mempunyai otoritas dan bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, jurnal dan buku. Penulis membahas tentang penjual yang telah menjual tanah sengketa dan pembeli yang dirugikan dalam kasus jual beli tanah dengan kaitannya dalam putusan pengadilan nomor 109/Pdt.Bth/2019/PN Kpg,menurut hasil penulisan penulis bahwa dalam melakukan jual beli seharusnya penjual dan pembeli harus mengedepankan asas itikad baik dalam melakukan transaksi. Dalam putusan tergugat dinyatakan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik dikarenakan telah mengabaikan upaya hukum intervensi dan juga mengetahui putusan yang telah berkekuatan hukum dan dalam perkara a quo, hakim menolak rekonvensi seluruhnya dan tergugat harus mengembalikan tanah serta bangunan kepada penggugat. Hal tersebut seharusnya asas itikad baik harus diterapkan dalam proses jual beli agar tidak bertentangan dengan teori kepastian hukum artinya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan harus di taati oleh semua pihak yang melakukan jual beli tanah. Tentu yang menjadi legal standing penerapan asas itikad baik yaitu pasal 1338 KUHPerdata. Penulis juga berpandangan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan, karena bersifat tekstual. Dalam konteks jual beli tanah tersebut, para pihak tunduk pada ketentuan perundang-undangan maupun kesepakatan antara para pihak, agar tidak adanya suatu tendensius ditengah masyarakat serta dapat menjadi kekuatan hukum. Dari hasil penulisan maka dapat disimpulkan bahwa dalam putusan 109/Pdt.Bth/2019/PN kpg para pihak yang terkait belum menerapkan asas itikad baik dalam melakukan jual beli maka dalam putusan tersebut pihak tergugat sangat di rugikan. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalm undang-undang ataupun regulasi yang terkait di dalamnnya sehingga dikemudian hari terjadi akibat hukum yang ditimbulkan dari para pihak.

Actions (login required)

View Item