Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021

MANU, Maria Selfiana (2023) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (859kB)
	Text BAB I.pdf Download (235kB)
	Text BAB II.pdf Download (525kB)
	Text BAB III.pdf Download (256kB)
	Text BAB IV.pdf Download (251kB)
	Text BAB V.pdf Download (472kB)
	Text BAB VI.pdf Download (12kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN KETERANGAN PLAGIAT.pdf Download (63kB)

Abstract

judul skripsi: Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021. Dibawah bimbingan Ibu Rere Paulina Bibiana, SE, M. Si selaku Pembimbing I dan Ibu Viany C. Pah, SE, M. Si selaku Pembimbing II. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Seberapa besar proporsi SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021? (2)Seberapa besar tingkat pertumbuhan SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021? (3) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya (SILPA) pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021? Tujuan dari Penelitian ini adalah (1) Mengetahui seberapa besar proporsi SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun anggaran 2019-2021(2) Mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021 (3)Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021. Penelitian ini dilakukan padaBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas 2 jenis yaitu data menurut sumber data terdiri dari data primer dan sekunder sedangkan data menurut sifat yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama: hasil analisis proporsi atau perbandingan SILPA terhadap penerimaan pembiayaan di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021 yang paling besar terjadi pada tahun 2019 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumya (SiLPA) sebesar (Rp.79.979.697.955,21) 100% sedangkan proporsi atau perbandingan SILPA terhadap penerimaan pembiayaan terkecil terjadi pada tahun 2019 berasal dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman karena tidak ada anggaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu. Proporsi SILPA terhadap Pengeluaran Pembiayaan pada Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021 yang paling besar terjadi pada tahun 2021 berasal dari Penyertaan Modal sebesar (Rp.5.000.000.000,00) 100% sedangkan proporsi atau perbandingan SILPA terhadap pengeluaran pembiayaan terkecil terjadi pada tahun 2019 dan 2021 berasal dari Penyertaan Modal dan Pemberian Pinjaman Daerah karena tidak ada anggaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu. Kedua: Hasil analisis pertumbuhan SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021 cenderung mengalami fluktuasi. SILPA tahun 2019 sebesar (Rp.60.345.168.939,45) -24,54% sedangkan pada tahun 2020 jumlah SILPA mengalami penurunan sebesar (Rp.26302.467.772,10) -56,41%. Dan pada tahun 2021 jumlah SILPA mengalami peningkatan sebesar (Rp.45.347.957.208,72) 72,40%. Ketiga: Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021 antara lain karena adanya (1) Penghematan Belanja yang disebabkan oleh penghematan belanja modal, penghematan belanja barang, dan penghematan belanja pengawai (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari SiLPA tahun lalu dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. (3) Adanya Sisa Dana Kegiatan yang belum selesai dilaksanakan oleh Satuan Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu. Saran dari hasil penelitian ini adalah (1) Pemerintah Kabupaten Belu perlu melakukan perencanaan dengan lebih cermat dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti menetapkan target pendapatan daerah lebih tinggi berdasarkan potensi yang dapat dicapai, serta merencanakan belanja sebaik mungkin sehingga dapat terserap dengan baik. (2) Bendahara Pengeluaran RKA-SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Belu perlu meningkatkan kinerja dalam mengelola sisa anggaran untuk dialokasikan pada program/kegiatan yang belum dilaksanakan serta lebih disiplin waktu dalam penyetoran kembali uang kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

Actions (login required)

View Item