Problematika Yuridis Pada Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor Nomor.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso

ASMAN, Firgilius Kandro Mego (2024) Problematika Yuridis Pada Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor Nomor.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (319kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (612kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB)
	Text BAB V.pdf Download (298kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN KETERANGAN PLAGIAT.pdf Download (423kB)

Abstract

Skripsi ini mengulas tentang Problematika Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Kasus Kopi Sianida terkait pengunaan CCTV sebagai bukti..ada pun rumusan masalahnya Apa problematika yuridis atas pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso. Tujuan dibuatnya skripsi ini adalah untuk mengetahaui problematikan yuridis pada pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu KUHAP,UU ITE. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). Hasil penelitian menunjukkan problematika yuridis pada pertimbangan (Studi Putusan No.777/ Pid.B/2016/PN.JKT.PST) bahwa pengunaan bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik ( CCTV) merupakan tidak tepat karena pada hakikatnya keberadaan CCTV bukan sebagai alat bukti primer yakni pasal 184 tetapi sebagai alat bukti sekunder yang mana kekuatan pembuktiannya lemah dan bersifat perluasan UU ITE No.11 tahun 2008.dalam pembuktian kasus jesika kumala wongso alat bukti primer tidak ada namun yang di gunakan oleh majelis alat bukti sekunder yakni CCTV. Adapun kesimpulan dalam penulisan in terkait Problematika yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perkaraNo.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso adalah Pengunaan CCTV sebagai alat bukti petunjuk sangat berproblematik.Undang-Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yakni dalam pasal ayat 2 yakni” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Namun kalau kita melihat dalam pembuktian atau pengunaan CCTV dalam kasus jesika kumala wongso ini secara yuridis berproblematika karena CCTV bisa di gunakan ketika pasal 183 KUHAP terpenuhi yakni” seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwahlah yang bersalah melakukannya. Namun CCTV di pertimbangan di gunakan tanpa adanya dua alat bukti yakni pasal 183 KUHAP.di sisi lain juga CCTV di gunakan sebagai bukti hanya sebagai bukti primer ketika dua alat bukti ada.namun di dalam kasus jesika CCTV menjadi satu-satunya bukti sehinnga tidak menimbulkan kepastian hukum. Adapun saran dalam penulisan skripsi terkait Problematika yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perkaraNo.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso. Pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi salah satunya Rekaman kamera CCTV seharusnya diatur atau disusun secara lebih jelas dan tegas didalam KUHAP guna membantu mengungkapkan suatu kebenaran materiil. Tidak hanya rekaman CCTV saja tetapi juga mengatur adanya alat bukti digital lainnya, dimana alat bukti digital tersebut memiliki peranan yang penting dalam suatu percarian kebenaran materiil dan memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara secara adil.

Actions (login required)

View Item