Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Resor Malaka

LEKI, Maria Serlince Aryuni. (2024) Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Resor Malaka. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (893kB)
	Text BAB I.pdf Download (416kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (571kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	Text BAB V.pdf Download (198kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PELAGIAT.pdf Download (370kB)

Abstract

Perdagangan orang adalah suatu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dengan perlakuan yang kejam dan sering kali menyerupai perbudakan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” memang bertujuan untuk melarang dan mencegah segala bentuk eksploitasi yang terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan dalam negeri maupun lintas negara, serta dapat melibatkan pelaku perorangan maupun korporasi. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang membutuhkan penanganan secara serius oleh aparat kepolisian. Kepolisian sebagai aparat negara yang berperan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan oraang diberiksan tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Resort Malaka. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Resort Malaka. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Hukum Empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangan, wawancarai narasumber. Data sekunder diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan dimana mengkaji dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang sudah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan Kualitatif dengan pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konsep, Pendekatan Kasus. Hasil dan Pembahasan terhadap penelitian ini tentang “Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang oleh Kepolisian adalah: a). Pre-emtif yang merupakan langkah-langkah awal diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan cara mengidentifikasi dan menangani potensi kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi dan adanya pemantaua aktif terhadap kelompok/individu yang dianggap melakukan kejahatan. b). Preventif yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan cara peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan, sehingga dengan Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat, dengan menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif dan meningkatan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum. c). Tindakan Represif menjadi tindakan yang paling terkahir yang dilakukan polri apabila tindakan Pre-emtif dan Preventif kepolisian tidak berhasil, maka dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu dilakukan secara Pre-Emtif yang dimana harus dilaksanakanlebih awal sebelum kejahatan terjadi, Preventif adalah untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan, dan Represif dilakukan sebagai respon terhadap kejahatan yang terjadi. Saran yang ingin disampaikan kepada kepolisian terkait tindak pidana perdagangan orang, adalah: kepolisian perlu meningkatkan egiatan sosialisasi, pembinaan, pelayanan, dan penyuluhan diwilayah hukum polres/kepolisian, khususnya di daerah pemukiman, untuk meningkatkan pemahaman dan pembinaan masyarakat dalam mencegah tindakan kejahatan, termasuk perdagangan orang. Untuk anggota kepolisian perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang lebih mendalam dari masayarakat sekitarnya sehingga mereka dapat diakui dan diterima oleh masyarakat dalam mengembangkan program pembinaan yang efektif dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Actions (login required)

View Item