Efektivitas Peraturan Tentang Larangan Tanah Absentee Di Kelurahan Liliba - Kota Kupang

GAI, Laurenzo Justinian Stanley (2024) Efektivitas Peraturan Tentang Larangan Tanah Absentee Di Kelurahan Liliba - Kota Kupang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (389kB)
	Text BAB I.pdf Download (432kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (491kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB)
	Text BAB V.pdf Download (205kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PELAGIAT.pdf Download (524kB)

Abstract

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian mengatur mengenai Pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke Kecamatan letak tanah tersebut. Lebih lanjut Pasal 5 mengatur mengenai kewajiban yang tidak dipenuhi maka tanah yang bersangkutan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan menurut ketentuan Peraturan ini. Warga Kelurahan Liliba, Kota Kupang, masih terdapat warga Kelurahan Liliba yang memiliki tanah pertanian yang berbeda kecamatan bahkan berbeda kabupaten dari lokasi di mana pemilik tanah pertanian itu berada yakni Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Atas kondisi tersebut maka tanah pertanian yang mereka miliki masuk dalam kategori tanah absentee/tanah guntai karena dimiliki berbeda kecamatan bahkan berbeda kabupaten/kota dan tidak diusahakan selama lebih dari beberapa tahun. Rumusan masalah yang diangkat sejauh mana efektifitas Peraturan Tentang Larangan Kepemilikan Tanah Absentee Warga Kelurahan Liliba-Kota Kupang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Hasil penelitian mengacu pada Faktor Hukum, Perlu dilakukan analisis dan evaluasi terkait kedua PP tersebut dan kemudian dapat dipertimbangkan untuk diubah dan dicabut atau diganti yang baru sesuai dengan filosofis yang pancasilais dan aspek sosiologis yang memperhatikan kondisi masyarakat di tahun 2024; Faktor Penegak Hukum, pemantauan dan pengawasan harus dilaksanakan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kantor ATR/BPN; dan Faktor Masyarakat, Masyarakat seharusnya juga turut berpartisipasi dalam mencari informasi hukum terutama yang berdampak hukum pada dirinya. Kepemilikan tanah absentee bagi pemilik yang berada beda kecamatan maka dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh PP 224 Tahun 1961 akan berdampak diambil alih oleh negara dengan penggantian kerugian kepemilikan. Kesimpulan Perlu dilakukan analisis dan evaluasi terkait kedua PP tersebut dan kemudian dapat dipertimbangkan untuk diubah dan dicabut atau diganti yang baru; Pemantauan dan pengawasan harus dilaksanakan secara rutin untuk membangun kesadaran masyarakat yang sadar dan taat hukum; dan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pemilik dari tanah absentee. Saran berupa analisis dan evaluasi produk hukum, pelaksanaan sosialisasi agar masyarakat dapat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan hukum dan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan aturan.

Actions (login required)

View Item