Analisis Belanja Bantuan Sosial Di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014-2016

BAHY, Wilfrida V. (2019) Analisis Belanja Bantuan Sosial Di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014-2016. Diploma thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (290kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (302kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (340kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (88kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (208kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (223kB)
[img] Text
BAB VI.pdf

Download (160kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial di Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alokasi anggaran belanja bantuan sosial di Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data menurut sumber dan menurut sifat. Data menurut sumber terdiri dari data primer dan data sekunder sedangkan data menurut sifat terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data dalam penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana belanja bantuan sosial di Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016 menunjukkan bahwa : (1) Anggota masyarakat/kelompok/organisasi kemasyarakatan yang ingin membutuhkan dana belanja bantuan sosial harus terlebih dahalu mengajukan proposal permohonan kepada Pemerintah Daerah. (2) Proposal permohonan yang telah diajukan, akan dilayani oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kelengkapan proposal yang ada. (3) Pemberian dana belanja bantuan sosial tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah tiap tahunnya dan diberikan secara selektif sesuai dengan kelengkapan proposal yang telah diajukan. Melihat dari hasil analisis tersebut maka disarankan : (1) Kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang melalui Badan Keuangan Daerah Kota Kupang agar menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah harus selektif dalam mengelola anggaran belanja bantuan sosial. (2) Pemerintah daerah harus tetap memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarkat berdasarkan peraturan yang ada. (3) Pemerintah harus lebih selektif dalam melihat proposal permohonan yang diajukan oleh kelompok masyarakat atau kelompok organisasi, agar anggaran belanja bantuan sosial yang ada dapat diberikan secara tepat dan diterima oleh semua masyarakat yang membutuhkan dana belanja bantuan sosial tersebut.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Belanja Daerah, Belanja Bantuan Sosial dan Alokasi Belanja Bantuan Sosial
Subjects: H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions: Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Program Studi Akuntansi
Depositing User: S.Ptk Dami Damianus
Date Deposited: 17 Feb 2020 02:23
Last Modified: 17 Feb 2020 02:23
URI: http://repository.unwira.ac.id/id/eprint/1885

Actions (login required)

View Item View Item