Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Konstitusi

RABAWATI, Dwityas Witarti (2024) Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Konstitusi. HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis, 2 (1). pp. 78-87. ISSN 2988-6287

Text Penegakan kode etika profesi hakim konstitusi.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)

Abstract

Para hakim yang bertindak sebagai pelaksana dan ujung tombak peradilan serta berinteraksi dengan masyarakat, diharapkan memiliki profesionalitas yang tinggi dalam mempertimbangkan dan menetapan keputusan hukum di suatu perkara. Dalam menjalankan tugas, seorang hakim diharuskan untuk mematuhi kode etik yang berlaku. Ketika seorang hakim melanggar kode etik profesi, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Kasus pelanggaran kode etik yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus mengenai Anwar Usman selaku Ketua Mahakamah Konstitusi yang telah terbukti melanggar kode etik profesi hakim berkaitan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dari seorang hakim yang telah melanggar kode etik profesi serta mengetahui peran dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menangani kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta normanorma hukum yang ada pada masyarakat. Pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi asas-asas, prinsip, dan doktrin. Hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat kenakan tiga jenis sanksi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut. Majelis Kehormatan Mahakamah Konstitusi (MKMK) sebagai perangkat yang memang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat. Wewenang yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diantaranya yaitu menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi, memeriksa dan memutus atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Actions (login required)

View Item