Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Perjanjian Pinjam Pakai Nama Di Desa Sedeoen Kabupaten Rote Ndao Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Hutang Di Bank NTT

LAUWOIE, Jessica Eunike (2025) Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Perjanjian Pinjam Pakai Nama Di Desa Sedeoen Kabupaten Rote Ndao Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Hutang Di Bank NTT. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (705kB)
	Text BAB I.pdf Download (276kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text BAB V.pdf Download (138kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN KETERANGAN PLAGIAT.pdf Download (447kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya dua akta sewa menyewa tanah yang dibuat oleh notaris dengan nomor dan tanggal yang sama, serta objek, jangka waktu, dan isi yang sama, namun mencantumkan pihak penyewa yang berbeda. Dalam hal ini menunjukkan adanya indikasi praktik pinjam pakai nama (nominee), yaitu penggunaan nama pihak lain (WNI) untuk menyembunyikan identitas WNA sebagai pihak yang sebenarnya menyewa tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta partij terkait perjanjian pinjam pakai nama di desa sedeoen yang dijadikan sebagai jaminan hutang di Bank NTT. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dalam pengembangan hukum pertanahan dan kenotariatan secara praktis sebagai panduan bagi notaris dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, dilaksanakan di Desa Sedeoen, Kabupaten Rote Ndao. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, yang dianalisis secara deduktif dengan mengaitkan teori hukum, asas, dan pendapat para ahli serta fakta hukum yang ditemukan dilapangan untuk menguraikan bentuk tanggung jawab notaris dalam konteks praktik nominee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris harus bertanggung jawab secara hukum atas akta yang dibuat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan notaris, penyewa (WNA) ahli waris, pemilik lahan, dan kuasa hukum penyewa, sedangkan data sekunder terdiri dari KUHperdata, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta dokumen perjanjian yang ditemukan dilapangan. Dalam kasus ini, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana. Secara perdata, akta tersebut dianggap perbuatan melawan hukum karena melanggar pasal 1320 yaitu causa yang halal dan akta tersebut batal demi hukum berdasarkan Pasal 1335–1337 KUHPerdata. Secara pidana, tindakan notaris yang membantu memfasilitasi keterangan palsu dalam akta autentik dapat dijerat dengan Pasal 266 KUHP. Selain itu, secara administratif pelanggaran terhadap Pasal 15,16, 38, 39, dan 40 UUJN juga menyebabkan akta tersebut hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa notaris harus bertanggung jawab atas akta partij yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam 1365 KUHPerdata dan pasal 1366 KUHperdata serta Pasal 65 UUJN, termasuk ketika akta tersebut mengandung substansi perjanjian yang tidak sah atau menimbulkan sengketa hukum dan kerugian bagi para pihak. Saran dalam penelitian ini adalah agar notaris menjalankan tugas secara hati-hati, taat pada ketentuan hukum dan kode etik profesi, serta mendorong pemerintah untuk mengatur secara eksplisit larangan praktik nominee dalam penguasaan tanah oleh WNA, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Actions (login required)

View Item