Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Mengalami Kerugian Akibat Ulasan Negatif di Media Sosial

DAWA, Paulinus Rolansa (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Mengalami Kerugian Akibat Ulasan Negatif di Media Sosial. Undergraduate thesis, Universitas Katholik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (352kB)
	Text BAB I.pdf Download (513kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (496kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (596kB)
	Text BAB V.pdf Download (199kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PELAGIAT.pdf Download (651kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Media sosial kini menjadi ruang bebas untuk menyampaikan pendapat, termasuk ulasan terhadap produk atau layanan yang digunakan. Namun, dalam praktiknya, ulasan negatif yang tidak objektif bahkan bernuansa fitnah berpotensi merusak reputasi dan keberlangsungan usaha, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang timbul akibat ulasan semacam itu. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat ulasan negatif di media sosial, dan apa saja hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang tersedia serta menilai efektivitasnya dalam konteks perlindungan terhadap pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti doktrin dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan dengan sistem hukum di negara lain. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi hukum yang berlaku dan relevansinya dengan praktik ulasan konsumen di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha tersedia dalam bentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur serta melalui kebijakan komunitas di platform digital. Sementara perlindungan represif dapat dilakukan melalui jalur perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, jalur pidana melalui UU ITE dan KUHP, serta penyelesaian melalui mediasi di lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun demikian, implementasi dari perlindungan ini masih menghadapi hambatan, seperti kekosongan hukum yang secara spesifik mengatur ulasan digital, sulitnya pembuktian kerugian, rendahnya literasi hukum digital, dan terbatasnya koordinasi antara pemangku kepentingan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat ulasan negatif di media sosial masih belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa digital yang profesional dan efisien. Saran yang diajukan mencakup penguatan peran negara dalam menciptakan kepastian hukum di ruang digital, peningkatan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha dan konsumen, serta pentingnya sinergi antara regulator dan platform digital dalam menjaga ruang siber yang adil dan berimbang.

Actions (login required)

View Item