Kedudukan Hukum Dan Problematika Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

ARIEL, Galang (2025) Kedudukan Hukum Dan Problematika Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Katholik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (898kB)
	Text BAB I.pdf Download (352kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (418kB)
	Text BAB V.pdf Download (226kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PELAGIAT.pdf Download (469kB)

Abstract

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian merupakan elemen penting untuk menegakkan keadilan dan menjamin perlindungan hak asasi terdakwa. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam perkara pidana. Dalam perkembangan praktik peradilan pidana di Indonesia, terdapat suatu dinamika yang menarik perhatian, yaitu munculnya penggunaan figur yang dikenal sebagai saksi mahkota (kroon getuige). Meskipun sering digunakan dalam perkara dengan penyertaan pidana, praktik ini menimbulkan permasalahan yuridis karena tidak memiliki dasar hukum yang eksplisit dan bertentangan dengan Pasal 168 huruf (b) KUHAP. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta apa saja problematika yang timbul dari penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum saksi mahkota serta mengidentifikasi problematika yang timbul dari penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan dilengkapi metode studi perundang-undangan (statute approach) dan konseptual. Landasan teori yang digunakan adalah teori due process of law dan teori pembuktian, sedangkan sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, yurisprudensi, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan praktik penggunaan saksi mahkota dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian praktik saksi mahkota dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi terdakwa dalam proses pembuktian perkara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia menimbulkan persoalan mendasar yang berdampak pada keadilan dan kepastian hukum. Pertama, dari aspek status tersangka, kedudukan saksi mahkota sebagai terdakwa dalam perkara yang sama menciptakan konflik peran antara pelaku dan alat bukti, yang mengganggu objektivitas proses peradilan. Kedua, dari aspek alat bukti, keterangannya tidak memenuhi standar independensi dalam sistem negatief wettelijk stelsel, karena berasal dari pelaku yang memiliki kepentingan pribadi, sehingga rawan dianggap cacat hukum. Ketiga, keterangan yang memberatkan sering kali dimotivasi oleh harapan mendapat keringanan hukuman, yang mencederai prinsip fair trial. Keempat, mekanisme pemisahan berkas (splitsing) sering dimanfaatkan sebagai celah untuk menghindari larangan KUHAP, bukan sebagai langkah hukum yang substantif. Kelima, tidak adanya mekanisme perlindungan hukum terhadap saksi mahkota menimbulkan risiko tekanan, intimidasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kelima persoalan tersebut mencerminkan adanya indikator problematik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu, potensi pelanggaran terhadap asas non-self incrimination, terancamnya prinsip peradilan yang adil, ketidakpastian hukum akibat kekosongan norma, risiko pelanggaran HAM, serta keterbatasan dalam pembuktian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menyisakan permasalahan hukum karena ketiadaan dasar normatif yang jelas dalam KUHAP, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan dalam praktik peradilan. Kedudukannya yang merangkap sebagai pelaku dan alat bukti menjadikan keterangannya rawan bias, bertentangan dengan prinsip fair trial dan asas non-self incrimination. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum acara pidana yang secara eksplisit mengatur tentang saksi mahkota, baik dari segi syarat, batasan, perlindungan hukum, maupun nilai pembuktiannya. Pengaturan yang tegas dan komprehensif ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana yang berkeadilan.

Actions (login required)

View Item