Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Tanah tanpa Adanya Pengukuran (Studi Kasus Di Desa Nian Kecamatan Miomafo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara)

TAWA, Katarina Leonita Wea (2025) Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Tanah tanpa Adanya Pengukuran (Studi Kasus Di Desa Nian Kecamatan Miomafo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (672kB)
	Text BAB I.pdf Download (418kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (523kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (418kB)
	Text BAB V.pdf Download (200kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN KETERANGAN PLAGIAT.pdf Download (440kB)

Abstract

Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tanpa melalui proses pengukuran resmi sebagaimana mestinya, seperti yang terjadi di Desa Nian, Kecamatan Miomafo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Kasus ini melibatkan konflik antara pemilik tanah turun-temurun, Bapak Nikolaus Hausufa, dan pemegang sertifikat, Bapak Matias Opat, dimana sertifikat diterbitkan tanpa persetujuan pemilik sah dan tanpa keterlibatan Badan Pertanahan dalam proses pengukuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum penerbitan sertifikat tanpa pengukuran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Aspek yang diteliti baik dari aspek yuridis maupun sosiologis, serta mengkaji relevansi asas kepastian hukum dalam konflik pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat tanpa pengukuran mengakibatkan cacat hukum, ketidakpastian hak atas tanah,konflik sosial berkepanjangan,serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertanahan. Pemilik sah tidak dapat menikmati hak atas tanahnya secara penuh karena keberadaan sertifikat yang dianggap sah secara administratif namun tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerbitan sertifikat tanpa proses pengukuran mengakibatkan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu, akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu dan akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum). Disarankan agar pihak pemilik tanah secara turun-temurun agar melaporkan permasalahan ini pada PTUN agar mendapatkan kepastian hukum dan juga disarankan agar setiap proses penerbitan sertifikat tanah wajib memenuhi prosedur pengukuran dan verifikasi sesuai peraturan perundang-undangan, serta pemerintah dan aparat desa meningkatkan pengawasan dan edukasi hukum kepada masyarakat demi menciptakan tata kelola pertanahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item