Problematik Yuridis Penerapan Perjanjian Luar Angkasa Outer Space Treaty 1967 Terhadap Penempatan Satelit Malligyong -1 Korea Utara Di Luar Angkasa

MAGHI, Yustinianus Nuwa (2025) Problematik Yuridis Penerapan Perjanjian Luar Angkasa Outer Space Treaty 1967 Terhadap Penempatan Satelit Malligyong -1 Korea Utara Di Luar Angkasa. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (193kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (941kB)
	Text BAB V.pdf Download (342kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA & PLAGIASI.pdf Download (454kB)

Abstract

Penelitian ini membahas problematik yuridis penerapan Outer Space Treaty (OST) 1967 terhadap penempatan satelit Malligyong-1 milik Korea Utara yang diluncurkan untuk tujuan militer, yaitu melakukan pengintaian terhadap aktivitas militer Amerika Serikat dan Korea Selatan. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan hukum internasional, khususnya terkait pelanggaran terhadap prinsip penggunaan damai ruang angkasa (peaceful purposes), larangan militerisasi, serta prinsip ruang angkasa sebagai warisan bersama umat manusia (Common Heritage of Mankind). Masalah yang diangkat adalah bagaimana problematik penerapan perjanjian luar angkasa Outer Space Treaty terhadap penempatan satelit Malligyong-1 di luar angkasa, kemudian posisi hukum Korea Utara sebagai negara non-pihak terhadap OST 1967, serta bagaimana pelanggaran tersebut ditinjau dari norma Ius Cogens yang bersifat mengikat secara universal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan dianalisis secara kualitatif melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas militer Korea Utara melalui satelit Malligyong-1 bertentangan dengan semangat dan norma dasar OST 1967, khususnya pada Preambule perjanjian Luar Angkasa 1967, Pasal 1 dan Pasal 4, yang meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan larangan terhadap aktivitas satelit mata-mata, namun secara implisit mengandung prinsip hukum internasional yang bersifat mengikat secara moral dan hukum. Penegakan sanksi terhadap Korea Utara masih menjadi kendala karena tidak adanya mekanisme sanksi langsung dalam OST, serta pengaruh politik global yang mempengaruhi pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya amandemen terhadap pasal-pasal dalam OST yang menimbulkan multitafsir, serta perlunya penguatan norma internasional yang mengatur keterlibatan negara non-pihak dalam aktivitas luar angkasa untuk memastikan penggunaan ruang angkasa tetap dalam koridor damai, transparan, dan bertanggung jawab.

Actions (login required)

View Item