Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Hamas

KARMENITA, Mathilda (2025) Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Hamas. Undergraduate thesis, Universitas Katholik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (570kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (664kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (532kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (615kB)
	Text BAB V.pdf Download (416kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PELAGIAT.pdf Download (703kB)

Abstract

Konflik bersenjata antara Israel dan Hamas telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar, khususnya terhadap penduduk sipil yang seharusnya mendapat perlindungan menurut hukum humaniter internasional. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 telah mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil, baik secara umum maupun khusus. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sering kali terjadi di lapangan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata, khususnya antara Israel dan Hamas Metode penelitian ini adalah metode penelitian Normatif, dan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan dan metode Konseptual serta sumber data yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan serta Konvensi-konvensi khususnya Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan I, bahan hukum sekunder diperoleh dari pendapat para sarjana atau ahli, jurnal-jurnal hukum, serta buku-buku tentang Hukum Humaniter, sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia, serta koran-koran sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut akan akan dianalisi menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa banyak ketentuan Konvensi Jenewa dilanggar oleh kedua belah pihak, seperti serangan terhadap penduduk sipil, penghalangan bantuan kemanusiaan, serta tidak adanya pembedaan antara kombatan dan non-kombatan. Selain itu, kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan yang seharusnya mendapat perlindungan khusus justru menjadi korban paling besar dalam konflik. Kesimpulan dari penelitian ini meskipun Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan telah mengatur terkait perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata, nyatanya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut. Oleh karena itu, disarankan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan seperti Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Pidana Internasional, serta organisasi-organisasi kemanusiaan untuk meningkatkan peran aktif serta mampu bertindak lebih progesif, dalam menangani kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak penduduk sipil dalam konflik bersenjata, serta pemberian sanksi yang tegas bagi para pelanggar Konvensi Jenewa IV 1949.

Actions (login required)

View Item