Hambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemboman Ikan Di Wilayah Hukum Perairan Laut Kabupaten Flores Timur

HEKIN, Shelvia Sipa (2025) Hambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemboman Ikan Di Wilayah Hukum Perairan Laut Kabupaten Flores Timur. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (840kB)
	Text BAB I.pdf Download (437kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text BAB V.pdf Download (200kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN KETERANGAN PLAGIAT.pdf Download (517kB)

Abstract

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 25 A menyebutkan bahwa negara indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara dengan wilayah, batas-batas serta hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang. Fenomena pemboman ikan di kabupaten flores timur merupakan masalah yang cukup serius yang berdampak pada kelestarian sumber daya laut dan kesejahteran masyarakat pesisir. Undang-undang perikanan pasal 84 ayat 1 telah mengatur tentang larangan dan sanksi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan peledak yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Kasus pemboman ikan di kabupaten flores timur dari tahun 2023 sampai November 2024 yaitu 3 (tiga) kasus. Proses penyelesaian ketiga kasus ini sudah selesai di sidik oleh para penyidik Ditpolairud Polda NTT, namun para penyidik mengalami berbagai hambatan atau kendala pada wilayah perairan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor- faktor apa yang menjadi penghambat penyidikan terhadap tindak pidana pemboman ikan diwilayah hukum perairan laut Kabupaten Flores Timur. Tujuan yang dicapai dari penelitian ini yakni, untuk mengetahui faktor- faktor apa yang menjadi penghambat penyidikan terhadap tindak pidana pemboman ikan di wilayah hukum perairan laut Kabupaten Flores Timur. Metode penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris dan menggunakan metode pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis serta jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yakni para penyidik Ditpolairud Polda NTT, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku- buku sebagai pelengkap data primer. Data tersebut akan akan dianalisi menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : pertama, Faktor hukum menunjukkan bahwa tidak ada tumpang tindih terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan peraturan lainya, sehingga sudah dapat mengakomodir dengan baik semua kasus tindak pidana pemboman ikan dengan menggunakan bahan-bahan peledak. Kedua, Faktor penegak hukum menunjukkan bahwa jumlah aparat penegak hukum yang masih tidak memadai atau sangat terbatas sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum itu sendiri serta perlunya penambahan kuantitas atau jumlah Sumber daya Manusia (SDM) terutama peyidik pada Satpolairud Polda NTT. Ketiga, Faktor sarana dan prasarana menunjukkan bahwa selama ini pihak penegak hukum mengalami keterbatasan berkaitan dengan fasilitas yang ada, sehingga sangat berpengaruh terhadap suatu penegakan hukum dalam menangani tindak pidana pemboman ikan di kabupaten flores timur. Keempat, Faktor kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh tiga indikator yakni pertama, kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara penangkapan ikan. Kedua, kurangnya pemahaman hukum masyarakat tentang tata cara penangkapan ikan dan Ketiga, kepatuhan nelayan tentang tata cara penangkapan ikan yang juga masih rendah. Kesimpulan dari penelitian ini akan di bagi dalam 4 (empat) bagian yakni, Faktor Hukum, faktor penegak hukum, faktor ketersedian sarana dan prasarana dan faktor kesadaran hukum masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah pertama peningkatan koordinasi antar lembaga, kedua kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum harus diperkuat, Ketiga, peningkatan dan penambahan ketersediaan sarana dan prasarana untuk aparat penegak hukum, keempat, edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya nelayan.

Actions (login required)

View Item