Tanggung Jawab Keperdataan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan Melalui Mekanisme Non-Litigasi

LADO, Cristoforus Darwin Dadi (2025) Tanggung Jawab Keperdataan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan Melalui Mekanisme Non-Litigasi. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (561kB)
	Text BAB I.pdf Download (276kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text BAB V.pdf Download (163kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)

Abstract

Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan terus meningkat seiring pertumbuhan kendaraan bermotor. Berdasarkan data Satlantas Polres TTS, pada periode Januari hingga April 2025 telah terjadi 26 kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian materiil. Kecelakaan ini disebabkan oleh kelalaian pengemudi, seperti kurangnya kehati-hatian dalam berkendara. Dalam konteks hukum perdata, tindakan kelalaian tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata, yang mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Mayoritas di Kabupaten TTS, penyelesaian tanggung jawab keperdataan atas kecelakaan lalu lintas lebih banyak ditempuh melalui mekanisme non-litigasi, seperti mediasi dan kesepakatan damai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab keperdataan pelaku kecelakaan lalu lintas di kabupaten TTS melalui mekanisme non-litigasi dan apa saja faktor yang memengaruhi masyarakat lebih memilih penyelesaian secara non-litigasi dibandingkan litigasi. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bentuk tanggung jawab keperdataan pelaku kecelakaan lalu lintas di kabupaten TTS melalui mekanisme non-litigasi dan faktor yang memengaruhi masyarakat lebih memilih penyelesaian secara non-litigasi dibandingkan litigasi. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis. Sumber data meliputi data primer dari hasil wawancara, serta data sekunder dan tersier berupa KUHPerdata, peraturan undang-undang, serta jurnal hukum. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan memilih tiga kasus dari total 26 kasus kecelakaan yang tercatat pada Januari–April 2025. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab keperdataan pelaku kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui mekanisme non-litigasi diwujudkan dalam bentuk ganti rugi atas kerugian materiil, seperti biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan, yang disepakati secara damai dan dituangkan dalam surat pernyataan tertulis. Dari Ketiga kasus yang dianalisis menunjukkan terpenuhinya unsur kelalaian dan kerugian, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 dan1366 KUHPerdata. Selain itu, Penyelesaian non-litigasi lebih dipilih karena alasan ekonomi, waktu yang cepat, serta budaya yang kuat, menjadikannya solusi yang dianggap adil dan sesuai nilai sosial masyarakat setempat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk Penyelesaian tanggung jawab keperdataan pelaku kecelakaan lalu lintas di Kabupaten TTS melalui non-litigasi dilakukan dengan pemberian ganti rugi secara langsung dan tidak langsung, sesuai Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Mekanisme ini dipilih karena alasan ekonomi, waktu, dan budaya yang kuat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memahami hak dan kewajibannya, pelaku bersikap jujur dan bertanggung jawab, serta aparat kepolisian aktif memfasilitasi mediasi dan memastikan kesepakatan tertulis yang sah secara hukum.

Actions (login required)

View Item