Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor : 196/Pid.B/2022/Pn Kpg).

SAE, Filiancye Collens (2025) Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor : 196/Pid.B/2022/Pn Kpg). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (877kB)
	Text BAB I.pdf Download (539kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (491kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (606kB)
	Text BAB V.pdf Download (324kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PELAGIAT.pdf Download (444kB)

Abstract

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia menempatkan hakim sebagai ujung tombak dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim kerap menjadi sorotan, terutama dalam perkara yang melibatkan penyertaan atau turut serta dalam tindak pidana. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor: 196/Pid.B/2022/PN KPG, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tentang pembunuhan berencana. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara turut serta tersebut, dan apakah unsur penganjuran telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis dan nonyuridis hakim serta relevansi bukti-bukti yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan telaah terhadap putusan pengadilan. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP dan KUHAP, serta putusan pengadilan, sedangkan data sekunder mencakup buku, jurnal, dan literatur hukum terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengurai dan mengkaji setiap aspek pertimbangan hakim dalam perkara yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor: 196/Pid.B/2022/PN KPG, majelis hakim cenderung mengabaikan ketentuan pembuktian secara formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak didukung oleh bukti langsung, melainkan dominan berupa keterangan saksi tidak langsung (testimonium de auditu) dan interpretasi ahli bahasa, tanpa disertai keterangan pelaku utama yang menyatakan bahwa terdakwa menganjurkan pembunuhan. Selain itu, hakim tidak mempertimbangkan secara memadai keadaan yang meringankan terdakwa, termasuk hak untuk diam dan ketiadaan hubungan sebab-akibat antara ucapan terdakwa dengan perbuatan pelaku utama. hal ini menimbulkan keraguan dalam pembuktian yang seharusnya menjadi dasar pembebasan atau pengurangan pertanggungjawaban terdakwa berdasarkan asas in dubio pro reo. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dalam penjatuhan putusan, hakim memperhatikan secara menyeluruh aspek yuridis dan nonyuridis, termasuk alat bukti yang sah, keadaan yang meringankan dan memberatkan, serta menjunjung tinggi asas pembuktian dalam hukum pidana agar tidak terjadi kriminalisasi berdasarkan tafsir yang tidak objektif.

Actions (login required)

View Item