Analisis Aspek Akuntabilitas dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang

SILVESTER, Fransiska Brigitta Difia (2025) Analisis Aspek Akuntabilitas dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (451kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (551kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)
	Text BAB VI.pdf Download (221kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PELAGIAT.pdf Download (454kB)

Abstract

Fransiska Brigitta Difia Silvester Nim: 33118011 dengan judul “Analisis Aspek Akuntabilitas dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang” di bawah bimbingan Bapak Dr.Simon Sia Niha, SE, M.Si dan Bapak Antonius Y.W. Timuneno S. Akun. M.S.A. Penelitian ini berfokus pada bagaimana akuntabilitas diterapkan dalam penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan. Akuntabilitas merupakan aspek penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran serta memberikan dampak positif bagi penerima manfaat. Tujuan penelitian adalah menilai dan menganalisis akuntabilitas penyaluran dana PKH sesuai dengan prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tercermin melalui pemutakhiran data penerima manfaat, verifikasi komitmen keluarga penerima, serta transformasi kepesertaan program. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala berupa keterlambatan penyaluran dana, minimnya sosialisasi kepada masyarakat penerima, serta kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan peningkatan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah kecamatan, sosialisasi serta edukasi yang lebih intensif kepada penerima bantuan, dan koordinasi yang lebih baik antarinstansi terkait. Dengan demikian, penyaluran PKH dapat berlangsung lebih akuntabel, transparan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat penerima.

Actions (login required)

View Item