Hambatan-Hambatan TNI Angkatan Laut (Lantamal VII Kupang) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Timor

DILLAK, Marni Agustina (2025) Hambatan-Hambatan TNI Angkatan Laut (Lantamal VII Kupang) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Timor. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (499kB)
	Text BAB I.pdf Download (286kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (523kB)
	Text BAB V.pdf Download (184kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (693kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar, termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang strategis dan kaya potensi. Namun, wilayah ini juga rawan terhadap berbagai pelanggaran hukum seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing. Penegakan hukum di wilayah ini menjadi penting dan menjadi tanggung jawab TNI Angkatan Laut (Lantamal VII Kupang) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan hukum laut internasional (UNCLOS 1982). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh TNI AL dalam melaksanakan penegakan hukum di wilayah ZEE Laut Timor. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka serta wawancara dengan aparat TNI AL dan nelayan lokal di wilayah Laut Timor. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang membagi penegakan hukum ke dalam tiga komponen utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi hambatan aktual yang dihadapi Lantamal VII Kupang dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut di wilayah ZEE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan struktur hukum meliputi kurangnya personel, minimnya armada patroli serta dukungan logistik dan infrastruktur. Hambatan substansi hukum terlihat dari tumpang tindih kewenangan antara TNI AL dengan lembaga lain seperti KKP dan Bakamla, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Sementara hambatan budaya hukum mencakup rendahnya pemahaman hukum masyarakat pesisir terhadap ZEE dan aturan maritim, serta prosedur birokrasi yang menyulitkan nelayan dalam pengurusan dokumen pelayaran. Faktor-faktor ini secara langsung mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Laut Timor. Sebagai solusi, dibutuhkan penguatan struktur organisasi TNI AL melalui peningkatan anggaran dan penambahan personel serta kapal patroli yang modern. Selain itu, perlu adanya penegasan regulasi tentang kewenangan penegakan hukum di laut, serta peningkatan sinergi antar lembaga penegak hukum. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat pesisir melalui edukasi dan penyederhanaan birokrasi juga menjadi hal penting yang harus dilakukan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan penegakan hukum di ZEE Indonesia dapat berjalan efektif, sehingga mendukung kedaulatan maritim dan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Actions (login required)

View Item