Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Kupang terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal di Wilayah NTT Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

TUPEN, Maria Stellamaris Werena (2025) Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Kupang terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal di Wilayah NTT Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (344kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB)
	Text BAB V.pdf Download (207kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PELAGIAT.pdf Download (454kB)

Abstract

Peran balai pengawas obat dan makanan ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang badan pengawas obat dan makanan. Isu yang di angkat dalam penelitian ini adalah penjualan kosmetik illegal yang telah beredar luas melalui offline store maupun online store. Dari isu yang diangkat terdapat dua masalah yang secara garis besar patut untuk dibahas yaitu apa peran Balai POM terhadap penjualan kosmetik illegal dan apa hambatan yang dialami oleh Balai POM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran serta hambatan yang dialami dalam menanggulangi isu yang diangkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, teknik pengambilan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian yaitu Balai POM yang ada di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPOM memiliki lima peran penting yaitu sebagai regulator, pengawasan, penindak pelanggaran, koordinator dan fasilitator serta edukator publik. Hambatan yang dialami juga beragam faktor seperti, keterbatasan Sumber Daya (SDM & Anggaran), maraknya produk ilegal dan peredaran di e-commerce, keterbatasan kewenangan penindakan, lemahnya koordinasi dengan pemerintah daerah & instansi lain, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah peran balai pom sudah berperan dengan baik yaitu sebagai regulator, pengawasan, penindakan pelanggaran koordinator dan fasilitator, edukator publik namun tetap saja ada hambatan hambatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, perkembangan produk digital & E-commerce yang sulit diawasi, kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas, kurangnya komunikasi yang efektif dan tantangan era digital dan hoaks dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Actions (login required)

View Item