Problematika Yuridis Pertanggungjawaban terhadap Korban Kapal Motor Express Cantika 77 di Tinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

MEO, Emanuel Thomas Afrolando (2025) Problematika Yuridis Pertanggungjawaban terhadap Korban Kapal Motor Express Cantika 77 di Tinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (973kB)
	Text BAB I.pdf Download (23kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (22kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text BAB V.pdf Download (15kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SUJRAT KETERANGAN BEBAS PELAGIAT.pdf Download (321kB)

Abstract

Pengangkutan laut adalah suatu kegiatan pemindahan barang dan/atau penumpang melalui jalur laut dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan menggunakan alat angkut berupa kapal laut, yang dilakukan oleh badan usaha pelayaran atau perorangan berdasarkan suatu hubungan hukum tertentu, biasanya dalam bentuk perjanjian pengangkutan. Pengangkutan laut memiliki peran vital, karena menjadi sarana utama penghubung antar pulau dan wilayah terpencil. Di sisi lain, pengangkutan laut juga mengandung risiko tinggi, seperti kecelakaan kapal, kebakaran, dan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, aspek keselamatan, keamanan, dan pertanggungjawaban hukum menjadi unsur penting dalam regulasi pengangkutan laut. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Tanggung Jawab PT Pelayaran Dharma Indah Terhadap Korban Kecelakaan KM Express Cantika 77 DiTinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini menggunakan hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam pera¬turan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sedangkan Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha, dalam hal ini perusahaan pelayaran, memiliki tanggung jawab mutlak (strict liability) atas kerugian yang dialami konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Namun, implementasi tanggung jawab ini menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, tidak adanya mekanisme kompensasi yang jelas, serta kurangnya perlindungan terhadap penumpang yang tidak memiliki tiket resmi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa masih terdapat kesenjangan serius antara norma hukum dan praktik perlindungan konsumen di lapangan, khususnya dalam kasus kecelakaan transportasi laut. Saran yang diajukan antara lain perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha transportasi laut, penyempurnaan regulasi teknis yang selaras dengan UUPK, serta peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha terkait hak dan kewajiban dalam hubungan konsumen. Diperlukan pula kolaborasi antar lembaga negara agar mekanisme kompensasi dan perlindungan korban kecelakaan pelayaran dapat terlaksana secara efektif.

Actions (login required)

View Item