Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa, Di Desa Bajak Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai

JERAMU, Yuvensius (2019) Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa, Di Desa Bajak Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai. Diploma thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (884kB)
	Text BAB I.pdf Download (298kB)
	Text BAB II.pdf Download (358kB)
	Text BAB III.pdf Download (213kB)
	Text BAB IV.pdf Download (438kB)
	Text BAB V.pdf Download (428kB)
	Text BAB VI.pdf Download (194kB)

Abstract

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di desa dan bagaimana Alokasi Dana Desa di Desa Bajak. Dengan demikian tujuannya adalah untuk mengetahui kebijakan Alokasi Dana Desa di Bajak, dan untuk mengetahui Alokasi Dana Desa di Desa Bajak. Kerangka teori yang digunakan dalam skripsi adalah konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III yang akan dikombinasikan dengan konsep Alokasi Dana Desa secara normatif. Untuk memperolah gambaran pelaksanaan Aloakasi Dana Desa di Desa Bajak, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara, Dokumentasi dan Observasi Sumber data diperoleh secara langsung dari informan, Hasil peneilitian menunjukkan bahwa sejauh ini pelaksanaan implementasi kebijakaan Alokasi Dana Desa di Desa Bajak belum berjalan baik dan maksimal. Hal ini ditandai dari aspek (1) komunikasi yakni proses transmisi melalui sosialisasi kurang kesadaran masyarakat walaupun aparat desa sudah mengundang masyarakat , serta sikap inkonsisten dari masyarakat maupun staf pelaksana. (2) Aspek sumber daya yakni kualitas dan kuantitas staf pelaksana yang mencukupi, informasi sikap staf pelaksana sudah mengikut regulasi. (3) Aspek disposisi yakni komitmen pengelola sudah menjalankan tugas secara profesional dan mengikut aturan yang ada . (4) Aspek struktur birokrasi yakni: ukuran dan prosedur kerja yang baik dan transparan. Kesimpulannya, bahwa impelementai kebijakan Alokasi Dana di Desa Bajak sudah berjalan tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melalui musyawarah dengan masayarakat. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor penyebabnya adalah komunikasi antara pemerintah desa aparat desa berjalan baik, sumber daya manusia terbatas dan belum memadai, disposisi dan struktur birokrasi penghambat.

Actions (login required)

View Item