Hambatan-Hambatan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/Pn.Bjw/ 2012

MEKA, Mario Nophriano (2018) Hambatan-Hambatan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/Pn.Bjw/ 2012. Diploma thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (216kB)
	Text BAB I.pdf Download (276kB)
	Text BAB II.pdf Download (385kB)
	Text BAB III.pdf Download (144kB)
	Text BAB IV.pdf Download (98kB)
	Text BAB V.pdf Download (92kB)

Abstract

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memerintah putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus membedakan menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi. Eksekusi atas perintah dan di bawah perintah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama didasarkan pada apa yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) Rbg. Pada putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 yang sudah berkekuatan hukum tetap dan bersifat condemnatoir atau dapat dieksekusi hingga saat ini belum dieksekusi karena adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negri bajawa. Masalah dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu: Hambatan-Hambatan apakah dalam eksekusi putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 serta upaya apa yang dilakukan terhadap penyelesaian kasus eksekusi tersebut. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui hambatan pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012.serta mengetahui upaya penyelesaian kasus tersbut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan tipe penelitian adalah yuridis sosiologis. Aspek yuridis karena masalah yang diangkat dalam penulisan ini masalah hambatan-hambatan eksekusi putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN/BJW/2012. Sedangkan, sosiologis karena dalam penelitian ini penulis dapat melakukan penelitian langsung dilapangan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012. Hasil penelitian skripsi ini terdapat beberapa hambatan yang dialami Pengadilan Negri Bajawa dalam pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 yaitu obyek yang hendak dieksekusi dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dan putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.g/PN.BJW/2012 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Upaya yang dilakukan terhadap putusan tersebut adalah upaya damai yang diminta oleh tergugat kepada penggugat dan melaporkan Ketua Pengadilan Negri Bajawa kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu, berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 terdapat beberapa hambatan yaitu, obyek yang hendak dieksekusi dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dan isi putusan yang bertentangan dengan Undang- undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Actions (login required)

View Item