Problematika Penerapan Prinsip Uti Possidentis Iuris Dan Border Stability Dalam Penetapan Batas Darat di Naktuka/Noelbesi Antara Indonesia Dengan Timor Leste

ULU, Januaria Odilia B. (2018) Problematika Penerapan Prinsip Uti Possidentis Iuris Dan Border Stability Dalam Penetapan Batas Darat di Naktuka/Noelbesi Antara Indonesia Dengan Timor Leste. Diploma thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (226kB)
	Text BAB I.pdf Download (501kB)
	Text BAB II.pdf Download (550kB)
	Text BAB III.pdf Download (305kB)
	Text BAB IV.pdf Download (195kB)

Abstract

Prinsip Uti Possidentis Iuris menegaskan bahwa negara baru mewarisi batas wilayah berdasarkan peninggalan negara terdahulu. Demikian halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara bekas jajahan Belanda dan Negara Republik Demokratik Timor Leste yang merupakan negara bekas jajahan Portugis sehingga secara otomatis kedua negara mengikuti batas wilayah yang telah ditentukan oleh kedua negara terdahulu dengan dasar Hukumnya yakni Traktat 1904 dan Putusan Arbitrasi 1914. Namun dalam perjalanan ternyata menimbulkan perbedaan persepsi antara Indonesia dan Timor Leste di karenakan adanya perbedaan interpretasi terhadap isi Traktat dan kondisi riil di lapangan saat ini. Merujuk pada ketentuan pasal III Traktat 1904 Indonesia tetap menggunakan muara sungai Noelbesi sebagai batas wilayah sedangkan Timor Leste menggunakan anak muara sungai Noelbesi sebagai batas wilayah sehingga hingga saat ini terjadi kebuntuan dari kedua negara dalam menetapkan tapal batas darat di Naktuka/Noelbesi. Sedangkan Prinsip Border Stabilitymenegaskan bahwa dalam penetapan tapal batas negara menggunakanyang berbasis kearifan lokal dengan memperhatikan pertimbanganpertimbangan dari kedua masyarakat kedua wilayah perbatasan.Permasalahan pokok penelitian ini yakni Bagaimana penerapan Prinsip UtiPossidentis Iuris dan Border Stability dalam penetapan batas darat antara Indonesia dan Timor Leste di Naktuka/Noelbesi. Tujuan utama dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan mengkaji penerapan prinsip Uti Posidentis Iuris dan Border Stability dalam penetapan titik batas darat di Naktuka/Noelbesi antara Indonesia dengan Timor Leste. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Aspek Yuridis karena masalah ini merupakan salah satu masalah hukum yang menjadi problematika penegakkan hukum di Kawasan Perbatasan, sedangkan aspek normatif dalam penelitian ini bagaimana penerapan Prinsip Uti Possidentis Iuris dan Border Stability dalam penetapan tapal batas darat di Naktuka/Noelbesi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum dan konvensi internasional tentang penerapan prinsip Uti Possidentis Iuris Dan Border Stability serta wawancara dengan beberapa informan mengenai masalah terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip Uti Possidentis Iuris di Naktuka/Noelbesi tidak dapat diterapkan karena adanya perbedaan persepsi mengenai isi Traktat dan kondisi riil di lapangan sehingga menurut peneliti langkah awal yang telah dilakukan oleh pemerintah kedua negara dalam hal ini melibatkan para tokoh masyarakat di kedua wilayah pebatasan sangatlah penting dalam menuntaskan masalah mengenai tapal batas darat ini ini yakni dengan menggunakan Prinsip Border Stability yang difokuskan pada pendekatan yang memperhatikan kearifan-kearifan lokal di kedua wilayah perbatasan. Prinsip Uti Possidentis Iuris tidak dapat diterapkan dalam penentuan tapal batas antar kedua negara yakni Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste dikarenakan adanya perbedaan interpretasi dari kedua negara mengenai penetapan tapal batas darat khususnya di Naktuka/Noelbesi. Merujuk pada kesimpulan diatas disarankan masyarakat Ambenu dan Amfoang secara bersama-sama merumuskan tapal batas di segmen Noelbesi untuk kemudian diberikan kepada kedua negara sehingga ditetapkan sebagai tapal batas yang sah.

Actions (login required)

View Item