Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014 - 2016)

LILONG, Elsi Fiktoria (2017) Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014 - 2016). Diploma thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (195kB)
	Text BAB II.pdf Download (641kB)
	Text BAB III.pdf Download (131kB)
	Text BAB IV.pdf Download (171kB)
	Text BAB V.pdf Download (772kB)
	Text BAB VI.pdf Download (168kB)

Abstract

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Perencanaan, 2) Pelaksanaan dan 3) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang. Penelitian ini dilakukan pada Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Metode pengumpulan data dengan mengunakan metode Pengumpulan data primer yaitu data Alokasi Dana Desa 3 tahun terakhir (2014, 2015, dan 2016), dan data sekunder. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskiptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa pada tahun 2014 sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa menurut permendagri No. 113 tahun 2014, namun hasil analisis untuk tahun 2015 dan tahun 2016 menunjukan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Melihat hasil analisis tersebut disarankan agar Pemerintah Desa Poto seharusnya membuat seluruh tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus sesuai dengan arahanan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Actions (login required)

View Item