Peran Bawaslu Provinsi NTT Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2019

MAMI, Maria Virginia (2020) Peran Bawaslu Provinsi NTT Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2019. Diploma thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (582kB)
	Text BAB I.pdf Download (317kB)
	Text BAB II.pdf Download (166kB)
	Text BAB III.pdf Download (63kB)
	Text BAB IV.pdf Download (366kB)
	Text BAB V.pdf Download (571kB)
	Text BAB VI.pdf Download (121kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Peran Bawaslu Provinsi NTT dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislative 2019. Masalah pokok yang dikaji dalam skripsi ini yakni bagaimana penegakan hokum pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu serta apa saja factor penghambat dan pendukung dalam penegakan hokum tindak pidana pemilu legislative tahun 2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hokum tindak pidana pemilu dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang meliputi temuan atau penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu untuk ditindaklanjuti. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah informan dan sumber data sekunder adalah dokumen/notulen yang berkaitan dengan variable penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan peran bawaslu provinsi NTT dalam penegakan hokum tindak pidana pemilu belum dilaksanakan secara optimal. Masih terdapat begitu banyak dugaan tindak pidana pemilu yang tidak tertangani karna ketidaksepemahaman antar penegak hokum dalam sentra Gakumdu, bahkan Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang kurang harmonis dalam mewujudkan pemilu yang luberjurdil. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut; 1. Perlu adanya revisi UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dimaksudkan agar;a). Lembaga yang menangani kasus tindak pidana pemilu hanya boleh ditangani oleh satu Institu yakni Bawaslu. b). Perlu adanya penambahan aturan yang khusus mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian tindak pidana pemilu, dan 2) Penguatan Strategi Koordinasi antar Bawaslu yang meliputi; a. strategi koordinasi antar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan b). penyaringan SDM pada Bawaslu yang berkompeten serta berintegritas.

Actions (login required)

View Item